Ancaman Penggusuran 7.000 Warga Palestina Akibat Proyek Pemukiman Baru Israel di Tepi Barat

Oke, jadi kemarin ada kabar serius yang lagi ramai di media internasional, khususnya dari kantor Gubernur Yerusalem dan beberapa laporan luar negeri: Israel dikabarkan sedang merencanakan sebuah proyek besar di kawasan E1, Tepi Barat, yang bakal bikin sekitar 7.000 warga Palestina terpaksa kehilangan rumah dan komunitasnya. Gak main-main, ini bukan cuma rencana pemukiman biasa, tapi sesuatu yang berpotensi memecah wilayah Palestina jadi terpisah-pisah.

Apa sih proyek E1 itu, dan kenapa jadi perbincangan panas?

Soalnya, rencana pembangunan itu bukan sembarang proyek. Proyek E1 ini dirancang untuk menyambungkan pemukiman Ma’ale Adumim dengan Yerusalem. Tujuannya? Biar wilayah pemukiman Israel makin menyatu, sekaligus makin mengisolasi warga Palestina—khususnya yang tinggal di komunitas Bedouin di Badia Yerusalem, seperti Jabal al-Baba dan Wadi Jamal. Komunitas ini sehari-harinya punya hubungan geografis dan sosial dengan kota al-Eizariya—tapi rencananya, koneksi itu bakal dihalang-halangi.

Menurut data dari kantor Gubernur Yerusalem, ada sekitar 22 komunitas Bedouin yang bakal kena imbas. Bayangin saja—7.000 orang yang selama ini tinggal di area tersebut mungkin harus mengosongkan rumah mereka dan pindah. Gak cuma soal tempat tinggal, ini juga soal hilangnya mata pencaharian, hubungan sosial, dan akses ke fasilitas dasar.

Siapa dalangnya? Kok bisa terjadi?

Pelakunya adalah Bezalel Smotrich, Menteri Keuangan Israel sekaligus orang yang punya kuasa atas urusan pemukiman di bawah Kementerian Pertahanan. Dia kabarnya baru saja menyetujui rencana pembangunan lebih dari 6.900 unit pemukiman di kawasan E1 dan sekitar pemukiman Ma’ale Adumim. Tujuannya, seperti disebut tadi, menyambung pemukiman dengan Yerusalem dan mengganggu kontiguitas wilayah Palestina dari Ramallah sampai Bethlehem.

Beberapa lembaga, seperti B’Tselem, menyoroti bahwa proyek ini akan memperdalam pemisahan antara Yerusalem Timur dan area lain di Tepi Barat, serta menghambat konektivitas antara wilayah utara dan selatan Palestina.

Bagaimana tanggapan dunia internasional?

Respons globalnya cukup keras. Badan HAM PBB menyatakan bahwa pemindahan warga pendudukan oleh kekuatan pendudukan bisa dikategorikan sebagai kejahatan perang, dan proyek ini berpotensi memenuhi kriteria itu. Selain itu, proyek seperti E1 ini dianggap secara serius mengancam solusi dua negara (two-state solution) yang sudah lama menjadi harapan bagi perdamaian.

Bahkan Jerman sudah secara terang-terangan menolak rencana Israel ini, menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional dan peringatan serius bagi kelangsungan perdamaian.

Kelompok aktivis seperti Peace Now menyebut proyek ini sebagai “knockout blow” bagi solusi dua negara, karena secara efektif memecah wilayah Palestina menjadi fragmen-fragmen kecil dan mempersulit mobilitas warga Palestina.

Kenapa ini soal penting banget?

1. Rencana Penggusuran Masif
   Nggak cuma soal kehilangan rumah, tapi juga hilangnya identitas komunitas dan akses ke kehidupan sehari-hari seperti sekolah, pekerjaan, pasar—yang selama ini dekat dengan al-Eizariya.

2. Fragmentasi Wilayah Palestina
   Wilayah Tepi Barat yang sudah terbagi terbagi karena zona A, B, C, sekarang makin retak gara-gara intervensi kawasan E1 yang memotong jalur penting.

3. Ancaman Bagi Solusi Dua Negara
   Kalau wilayah Palestina makin terisolisasi dan terkotak-kotak oleh pemukiman, bagaimana bisa membangun negara yang utuh, dari Utara ke Selatan, dan dari Ramallah ke Bethlehem—apalagi Yerusalem Timur sebagai ibu kota?

4. Potensi Pelanggaran Hukum Internasional
   Proyek ini disebut bertentangan dengan rezim hukum internasional, termasuk pelarangan pemindahan penduduk oleh pihak penjajah—ingat ya, ini sangat sensitif hukumannya.

5. Meningkatkan Ketegangan Regional
   Gak heran kalau reaksi banyak negara termasuk Inggris, Prancis, Australia, juga mendesak PBB agar memperkuat dukungan untuk Palestina—apalagi banyak negara yang siap mengakui kemerdekaan Palestina di sesi Majelis Umum PBB berikutnya.