Pemerintah Finalisasi Nasib Guru PPPK, Pengangkatan Penuh Waktu Dimulai Tahun Depan

Pemerintah bersama DPR RI menyepakati arah baru penataan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan yang telah difinalisasi ini membuka peluang besar bagi ratusan ribu guru PPPK paruh waktu untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027.

Selain itu, guru yang telah berstatus PPPK juga akan memperoleh kesempatan mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang direncanakan dibuka pada awal 2027. Kebijakan tersebut diharapkan menjadi solusi atas berbagai persoalan yang selama ini dihadapi tenaga pendidik terkait kepastian status dan jenjang karier.

Menurut Sufmi Dasco Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI, pembahasan mengenai status guru PPPK telah melalui sejumlah rapat koordinasi antara DPR dan pemerintah. Hasilnya, seluruh pihak sepakat untuk memberikan kejelasan mengenai masa depan guru PPPK, termasuk guru madrasah negeri dan guru taman kanak-kanak.

“Pada hari ini kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK,” kata Sufmi Dasco Ahmad.

Pengangkatan PPPK Penuh Waktu dan Peluang Jadi PNS

Berdasarkan data yang disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, saat ini terdapat 955.245 guru yang berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 231.246 orang masih berstatus PPPK paruh waktu.

Pemerintah juga mencatat kebutuhan guru nasional masih cukup besar, yakni mencapai 526.689 formasi yang mencakup kebutuhan di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Sekolah Rakyat, hingga Sekolah Garuda.

Menurut Rini Widyantini, guru PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada 2027. Setelah itu, guru yang telah berstatus PPPK penuh waktu dapat mengikuti seleksi PNS sesuai kebutuhan formasi nasional yang dibuka pemerintah.

Langkah ini dinilai sebagai bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik sekaligus memenuhi kebutuhan guru di berbagai daerah.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pemerintah dan DPR telah memiliki kesepahaman terkait penataan status kepegawaian guru. Menurutnya, PPPK paruh waktu akan lebih dahulu diangkat menjadi PPPK penuh waktu sebelum mendapatkan kesempatan mengikuti proses seleksi menjadi PNS.

Selain membahas pengangkatan guru PPPK, pemerintah juga menyepakati arah penataan status kepegawaian guru agar menjadi bagian dari pegawai pemerintah pusat. Langkah ini diambil sebagai respons atas banyaknya aspirasi dan persoalan yang selama ini disampaikan kalangan guru kepada DPR.

Dari sisi anggaran, pemerintah memastikan kebijakan tersebut telah melalui berbagai simulasi fiskal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai skema pengangkatan guru PPPK dapat dijalankan tanpa mengganggu kesehatan keuangan negara. Defisit anggaran 2027 pun tetap diproyeksikan berada pada kisaran yang aman.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan pemerintah pusat akan mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut hingga ke daerah. Sosialisasi kepada pemerintah daerah akan dilakukan agar proses penataan pegawai berjalan sesuai tahapan yang telah disepakati.

Kebijakan baru ini menjadi salah satu langkah terbesar dalam reformasi pengelolaan tenaga pendidik dalam beberapa tahun terakhir. Dengan adanya peluang menjadi PPPK penuh waktu dan mengikuti seleksi PNS, pemerintah berharap para guru dapat memperoleh kepastian karier yang lebih baik sekaligus meningkatkan kualitas layanan pendidikan nasional.

Referensi:
CNN Indonesia