Jawa Barat Catat Laporan Scam Tertinggi di Indonesia, Ini Data Terbarunya

Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai daerah dengan jumlah laporan scam atau penipuan tertinggi di Indonesia berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). Tingginya angka pengaduan tersebut menjadi pengingat bahwa ancaman penipuan digital masih terus meningkat dan menyasar berbagai kalangan masyarakat.

Menurut Hudiyanto, Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, sejak 22 November 2024 hingga 31 Mei 2026, IASC menerima 119.750 laporan yang berasal dari Jawa Barat. Jumlah tersebut menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain.

Posisi berikutnya ditempati DKI Jakarta dengan 84.845 laporan, Jawa Timur 81.548 laporan, Jawa Tengah 66.402 laporan, dan Banten sebanyak 40.458 laporan.

Hudiyanto menegaskan bahwa kecepatan masyarakat dalam melaporkan dugaan penipuan sangat menentukan peluang penyelamatan dana korban.

“Kecepatan pelaporan sangat menentukan karena semakin cepat laporan masuk, semakin besar peluang rekening pelaku dapat diblokir dan dana korban dapat diselamatkan,” kata Hudiyanto.

Penipuan Belanja Online dan Investasi Ilegal Masih Mendominasi

Berdasarkan data dari Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), secara nasional telah diterima 579.459 laporan pengaduan yang melibatkan 998.558 rekening. Dari jumlah tersebut, 515.554 rekening atau sekitar 51,63 persen berhasil diblokir.

Melalui langkah tersebut, IASC telah membekukan dana sebesar Rp638,9 miliar dan mengembalikan sekitar Rp169,3 miliar kepada korban penipuan.

Jika dilihat berdasarkan wilayah, Pulau Jawa menjadi penyumbang laporan terbesar dengan 404.502 laporan, disusul Kalimantan 32.779 laporan, Sumatra 32.456 laporan, Sulawesi 22.521 laporan, Bali dan Nusa Tenggara 21.323 laporan, serta Maluku dan Papua 5.046 laporan.

Adapun modus penipuan yang paling banyak dilaporkan adalah penipuan transaksi belanja sebanyak 77.740 kasus. Setelah itu terdapat modus impersonation atau fake call sebanyak 47.269 laporan, penipuan investasi sebanyak 26.649 laporan, penipuan kerja sebanyak 23.910 laporan, dan penipuan melalui media sosial sebanyak 20.469 laporan.

Hudiyanto juga mengungkapkan bahwa pegawai swasta menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban investasi ilegal. Hingga 31 Mei 2026, total kerugian akibat investasi ilegal sejak 2017 mencapai Rp142,22 triliun.

Menurut Hudiyanto, banyak pegawai swasta tergiur memperoleh tambahan penghasilan melalui investasi dengan imbal hasil tinggi tanpa memahami risiko maupun legalitas produk yang ditawarkan. Kondisi tersebut dimanfaatkan pelaku dengan menawarkan skema money game maupun Ponzi.

Ia juga mengingatkan bahwa tingkat pendidikan bukan jaminan seseorang terbebas dari penipuan investasi. Menurutnya, pelaku sering memanfaatkan sisi psikologis korban yang tergoda keuntungan besar dalam waktu singkat.

“Apakah pendidikan tinggi membuat seseorang tidak akan menjadi korban? Tidak juga. Ada aspek kelemahan manusia yang sering dimanfaatkan pelaku, yaitu greedy atau keserakahan. Ketika dijanjikan keuntungan besar dalam waktu yang cepat, banyak orang akhirnya tergiur,” tegas Hudiyanto.

Referensi:
Bloomberg Technoz