Aksi Mahasiswa dan Warga Kaltim Menguat, Soroti Dugaan KKN dan Kebijakan Anggaran

Aliansi mahasiswa bersama masyarakat Kalimantan Timur bersiap menggelar aksi pada 21 April mendatang. Aksi ini menjadi bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai perlu dievaluasi, sekaligus mendesak pemberantasan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Berdasarkan hasil konsolidasi yang dilakukan pada pertengahan April, terdapat tiga tuntutan utama yang akan disuarakan dalam aksi tersebut. Pertama, massa menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran pemerintah provinsi, termasuk pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dan rencana renovasi rumah jabatan gubernur sebesar Rp25 miliar.

Kedua, massa mendesak penghentian praktik KKN di lingkungan pemerintahan daerah. Ketiga, mereka meminta DPRD Kalimantan Timur menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal dan independen.

Menurut Kamarul Azwan, perwakilan mahasiswa dari Universitas 17 Agustus Samarinda, konsolidasi terus dilakukan untuk menyatukan persepsi dan memperkuat tuntutan.

“Harusnya DPRD bisa berdiri independen. Jangan sampai ada relasi yang memengaruhi fungsi pengawasan,” kata Kamarul.

Ia juga menyoroti adanya hubungan keluarga antara pimpinan DPRD dan gubernur yang dinilai berpotensi memengaruhi profesionalitas pengawasan. Namun demikian, Kamarul menegaskan bahwa tidak semua narasi yang beredar berasal dari kelompok mahasiswa.

“Itu bukan dari teman-teman mahasiswa. Itu dari elemen masyarakat yang lebih dulu bergerak,” ujarnya, merujuk pada poster yang menyerukan pergantian gubernur.

Donasi Warga Mengalir, Dukungan Aksi Semakin Kuat

Menjelang hari pelaksanaan, dukungan masyarakat terhadap aksi ini terlihat semakin nyata. Tidak hanya dari kalangan mahasiswa, berbagai lapisan warga turut berpartisipasi melalui bantuan logistik.

Berdasarkan keterangan relawan, posko penerimaan bantuan telah didirikan di beberapa titik di Samarinda, seperti kawasan Lembuswana dan Jalan S Parman. Bantuan yang datang pun beragam, mulai dari minuman kemasan, makanan ringan, hingga bantuan uang tunai.

Menurut Irma Suryani, relawan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, donasi tidak hanya berasal dari warga Samarinda, tetapi juga dari daerah lain seperti Balikpapan dan Tenggarong.

“Bentuknya macam-macam, mulai dari minuman, makanan ringan, nasi bungkus, sampai uang tunai,” kata Irma.

Ia juga mengungkapkan bahwa donasi yang masuk melalui sistem pembayaran digital saja telah mencapai sekitar Rp20 juta. Secara keseluruhan, jumlah bantuan diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah.

Yang menarik, kontribusi terbesar justru datang dari masyarakat kecil. Irma menyebut lebih dari 100 orang telah ikut berpartisipasi dengan kemampuan masing-masing.

“Ada pemulung yang kasih Rp20 ribu, bahkan ada yang Rp5 ribu. Anak SD juga ada yang nyumbang Rp1.000,” ujarnya.

Bantuan tersebut tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga hasil kebun seperti singkong dan pisang. Hal ini mencerminkan besarnya kepedulian masyarakat terhadap isu yang diangkat dalam aksi.

Menurut para relawan, tumpukan logistik yang terkumpul menjadi simbol dukungan terhadap tuntutan perubahan kebijakan yang dianggap belum berpihak pada masyarakat.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak pemerintah provinsi maupun DPRD terkait rencana aksi tersebut.

Referensi:
CNN Indonesia