Kasus Haji Masih Tahap Penyidikan, KPK: Tersangka Hanya Masalah Waktu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji tambahan tahun 2024. Meski penyidikan telah dimulai, hingga kini KPK belum mengumumkan siapa tersangka utamanya.

Namun, Ketua KPK Setyo Budiyanto menyatakan bahwa penetapan tersangka hanya tinggal menunggu waktu.

“Ah itu kan relatif, soal masalah waktu aja ya,” ujar Setyo di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (6/10), seperti dilaporkan Detik.

Latar Belakang Kasus: Tambahan Kuota 20 Ribu

Kasus ini mencuat setelah Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebesar 20 ribu jemaah. Tambahan tersebut dibagi menjadi 10 ribu untuk haji reguler dan 10 ribu untuk haji khusus.

Padahal, menurut Undang-Undang Haji, kuota haji khusus seharusnya tidak melebihi 8 persen dari total kuota nasional. KPK menduga ada praktik kongkalikong dalam pembagian kuota haji khusus ini antara oknum Kementerian Agama (Kemenag) dan sejumlah penyelenggara travel haji.

Kerugian Negara Ditaksir Capai Rp 1 Triliun

Dari hasil penyidikan awal, KPK memperkirakan kerugian negara mencapai Rp 1 triliun. Sejumlah barang dan aset seperti uang tunai, kendaraan, hingga properti telah disita oleh KPK.

Setyo menyampaikan bahwa sebagian uang yang disita merupakan pengembalian dari travel yang sempat diminta membayar biaya “percepatan”.

Uang tersebut dikembalikan setelah muncul tekanan dari panitia khusus haji DPR yang ikut memantau program haji 2024.

Uang Disita dari Travel dan PIHK

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa uang yang disita berasal dari berbagai modus. Ada yang bersumber dari “percepatan layanan”, ada pula yang menyerupai kutipan tidak resmi dari oknum Kemenag kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

“Ada yang modusnya percepatan, ada juga yang memberikan kutipan ke pihak-pihak Kemenag. Ini yang kita sita dari para PIHK,” jelas Budi kepada wartawan.

Budi menegaskan bahwa penyitaan tersebut untuk keperluan pembuktian perkara dan saat ini berada dalam kendali penyidik.

Uang yang Dikembalikan Capai Nyaris Rp 100 Miliar

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa nilai pengembalian uang dari travel mencapai hampir Rp 100 miliar.

“Secara keseluruhan kalau ratusan miliar mungkin belum, kalau sudah puluhan miliar mungkin sudah. Mendekati seratus ada,” kata Setyo.

Selain uang, penyidik juga tengah menelusuri aset lain yang diduga terkait kasus ini, baik aset bergerak maupun tidak bergerak.

“Kalau ada aset dan aset tersebut terkait perkara, pasti dilakukan tracing semaksimal mungkin,” tambahnya.

Proses Penyidikan Berjalan, Tersangka Segera Diumumkan

Setyo memastikan bahwa proses hukum masih berjalan normal. Pemeriksaan saksi-saksi, pemanggilan pihak terkait, serta kajian dokumen terus dilakukan.

“Penyidik masih melakukan proses pemanggilan, pemeriksaan, dan mempelajari dokumen. Masalah waktu aja kok,” ujarnya.

Pernyataan ini menandakan bahwa pengumuman tersangka tinggal menunggu pemenuhan bukti formil dan materiil, sesuai prosedur hukum yang berlaku di KPK.

Analisis: Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Haji Diuji

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam pengelolaan kuota haji, terutama saat terjadi penambahan kuota dari negara Arab Saudi.

Program ibadah haji melibatkan dana besar dan kepercayaan umat. Jika terdapat praktik tidak jujur, kepercayaan publik terhadap penyelenggara bisa terganggu.

Pemerintah, khususnya Kementerian Agama, harus memperkuat sistem pengawasan internal dan memperjelas mekanisme distribusi kuota agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Referensi: Detik News