Tersangka Peredaran Narkoba, Mantan Kapolres Bima Disebut Khianati Rakyat

Mantan Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkoba. Penetapan ini menambah sorotan publik, terutama karena yang bersangkutan sebelumnya memegang jabatan strategis dalam institusi kepolisian.

Berdasarkan data dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, proses hukum terhadap Didik berlanjut ke tahap penyidikan setelah dilakukan gelar perkara.

“Hasil Gelar Perkara, melanjutkan ke proses penyidikan terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro,” kata Brigjen Eko Hadi Santoso, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, dalam keterangan tertulis.

Tak hanya itu, Didik juga dinyatakan positif narkoba jenis sabu setelah menjalani tes sampel rambut atau Hair Follicle Drug Test. Menurut Kombes Pol Zulkarnain Harahap, Kasubit 3 Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, hasil tes tersebut berbeda dengan pemeriksaan awal.

“Waktu kita periksa, dia negatif. Dia dengan istrinya, dengan polwan, negatif. Akan tetapi, Propam sudah melakukan uji rambut, positif,” ujar Zulkarnain.

Dinilai Pengkhianatan terhadap Sumpah Jabatan

Penetapan tersangka terhadap mantan pejabat kepolisian ini memicu kritik keras dari berbagai pihak. Ketua Umum Keluarga Besar Putra Putri Polri, AH Bimo Suryono, menilai kasus tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum biasa.

“Ketika aparat yang diberi mandat memberantas narkoba justru diduga terlibat, maka itu bukan sekadar pelanggaran hukum. Itu adalah pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan kepercayaan rakyat,” kata Bimo.

Menurut Bimo, dampak moral dari kasus ini jauh lebih besar dibanding perkara pidana biasa. Ia menilai kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum bisa tergerus jika tidak ditangani secara tegas dan transparan.

“Saya berpendapat, hukuman terhadap aparat yang terbukti terlibat narkoba minimal dua kali lebih berat dibanding warga sipil dalam perkara yang setara. Ini bukan soal emosi, ini soal tanggung jawab jabatan,” ujarnya.

Selain itu, Bimo juga menyoroti peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai pengawas eksternal Polri. Menurutnya, Kompolnas harus aktif memastikan proses hukum berjalan independen dan bebas konflik kepentingan.

“Kompolnas harus bersikap aktif, mengawasi proses ini secara independen, dan memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam penanganannya. Pengawasan eksternal menjadi kunci menjaga objektivitas,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa publik membutuhkan jaminan bahwa proses hukum tidak berhenti di tingkat tertentu saja dan benar-benar berjalan terbuka.

“Kompolnas harus memastikan proses ini terbuka, profesional, dan akuntabel. Jika ada indikasi pelanggaran prosedur, Kompolnas wajib menyampaikan rekomendasi secara terbuka kepada Presiden dan publik,” kata Bimo.

Kasus ini kini dalam penanganan Bareskrim Polri. Proses penyidikan terhadap AKBP Didik Putra Kuncoro terus berjalan, termasuk pendalaman terkait dugaan keterlibatan dalam jaringan peredaran narkoba.

Referensi:
CNN Indonesia