Tegas dan Terbuka: Kubu Nadiem Bantah Isu Rapat ‘Senyap’ di Proyek Chromebook

Kabar soal Nadiem Makarim yang disebut menggelar rapat ‘senyap’ dengan Google Indonesia terkait pengadaan Chromebook menjadi sorotan publik. Bagaimana tanggapan kubu Nadiem mengenai hal tersebut?

Prosedur Tepat, Kata Hotman Paris

Dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris Hutapea, menyebut bahwa audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan tidak ditemukan pelanggaran dalam pengadaan Chromebook—mulai dari ketepatan pelaksanaan, teknik, hingga harga. “BPKP menyatakan … tepat waktu, tepat jumlah, tepat guna manfaat, tepat harga dan prosedur,” ujar Hotman kepada wartawan.

Penetapan Chromebook Dampai Kajian Teknis

Menanggapi pertanyaan soal spesifikasi Chrome OS yang sudah ditentukan sebelum kajian berlangsung, Hotman membantah ada pelanggaran. Pengadaan disebut telah diputuskan oleh tim teknis melalui rapat bersama, bukan keputusan sepihak oleh Nadiem. Ia menegaskan, “kuasa pengguna anggaran bukan dia.”

BPKP Tak Deteksi Mark-Up

Terkait isu mark-up, Hotman menegaskan tidak ada unsur penggelembungan harga. Bahkan menurutnya, biaya Chrome Device Management (CDM) yang dipilih lebih murah dibanding Windows—sekali bayar seumur hidup senilai sekitar 30 dolar, sedangkan OS berbasis Windows mencapai 200–230 dolar per tiga tahun.

Proses Pembayaran Melibatkan Vendor, Bukan Pemerintah

Hotman memperjelas bahwa kementerian tidak melakukan pembayaran langsung ke Google. Proses pembayaran dan implementasi CDM ditangani oleh vendor swasta, sehingga tidak ada keterlibatan langsung Nadiem atau Kemendikbud.