RI Tepis Isu Pemindahan Gaza: Tidak Ada Kebijakan Visa atau Carter Pengungsi

Sikap Tegas Indonesia Menolak Pemindahan Paksa Warga Gaza

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan posisi tegas menghadapi laporan media yang menyebutkan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan pemindahan warga Gaza. Menurut juru bicara Kemlu, Indonesia sama sekali tidak pernah memfasilitasi pemindahan warga Gaza dan menolak “semua bentuk pemindahan paksa” (forced displacement) karena dianggap bertentangan dengan hukum internasional dan prinsip two-state solution. Pernyataan ini menjadi bantahan langsung atas isu yang berkembang pasca laporan sejumlah media asing.

Kemlu menegaskan bahwa tidak ada kebijakan visa khusus maupun penerbangan carter untuk relokasi warga Gaza. Bahkan, menurut kementerian, upaya pemindahan yang dikaitkan dengan Indonesia tidak melibatkan entitas pemerintah manapun. Setiap pergerakan warga Gaza, berdasarkan pernyataan Kemlu, harus melalui otoritas lokal dan disetujui oleh pihak terkait di lapangan.

Verifikasi, Pemantauan, dan Penekanan Pada Prinsip Kemanusiaan

Pemerintah Indonesia menyatakan akan terus memantau dan memverifikasi seluruh informasi terkait pergerakan warga Gaza ke luar Jalur Gaza yang dikaitkan dengan Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia tetap menunjukkan komitmen kemanusiaan melalui dukungan aktif kepada rakyat Palestina. Salah satu contohnya, Indonesia menerima pasien Gaza yang terluka untuk dirawat sementara di dalam negeri, namun menegaskan bahwa penerimaan tersebut hanya untuk perawatan medis, tidak untuk penampungan jangka panjang.

Kemlu juga merujuk pada prinsip demografi Palestina, menyatakan bahwa Indonesia menolak segala upaya yang dapat mengubah komposisi penduduk Palestina, dan tetap mendukung solusi dua negara sebagai kerangka penyelesaian konflik. Pernyataan ini sejalan dengan posisi diplomatik Indonesia yang konsisten dan aktif menggalang dukungan internasional untuk rekonstruksi Gaza pasca konflik.

Referensi:
CNN Indonesia
ANTARA News