Reformasi Belum Tuntas, Purbaya Temukan Praktik Jual Beli Jabatan di Bekasi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti masih adanya praktik penyelewengan kekuasaan di sejumlah daerah, termasuk kasus jual beli jabatan di Bekasi. Ia menyebut hal ini menjadi bukti bahwa reformasi tata kelola pemerintahan daerah belum sepenuhnya berjalan baik.

Dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 yang digelar di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025), Purbaya mencontohkan beberapa kasus korupsi yang terjadi di daerah.
“Suap audit BPK di Sorong dan Meranti, jual-beli jabatan di Bekasi, sampai proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan. Artinya reformasi tata kelola ini belum selesai,” kata Purbaya.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam tiga tahun terakhir, kasus penyimpangan di tingkat pemerintah daerah masih cukup tinggi. Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 menunjukkan skor integritas nasional hanya mencapai 71,53, masih di bawah target 74.
Menurut Purbaya, mayoritas pemerintah daerah masuk dalam kategori zona merah atau rentan korupsi, dengan rata-rata skor 67 untuk tingkat provinsi dan 69 untuk kabupaten.

Masih mengutip data KPK, praktik penyelewengan yang sering ditemukan mencakup jual beli jabatan, gratifikasi, dan intervensi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Kondisi ini dinilai dapat menghambat pembangunan dan menyebabkan kebocoran anggaran jika tidak segera diperbaiki.

Purbaya kemudian meminta kepala daerah untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintahan dalam dua triwulan ke depan. Ia menegaskan, perbaikan tersebut akan menjadi salah satu syarat agar anggaran transfer ke daerah (TKD) bisa dinaikkan.

“Coba tolong perbaiki dua triwulan ke depan deh, jadi saya bisa ngomong ke atas. Kalau enggak, saya dimarahin juga. Yang penting bagi saya, ekonomi daerah harus bergerak dan merata, bukan hanya di pusat,” ujar Purbaya.