Puan Maharani: UU BUMN Harus Bawa Manfaat Nyata Bagi Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi undang-undang dalam sidang paripurna yang digelar Kamis, 2 Oktober 2025.

Ketua DPR Puan Maharani menekankan pentingnya agar tidak terjadi tumpang tindih peran antara regulator dan operator di tubuh BUMN. Menurutnya, fungsi dan peran BUMN harus difokuskan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

“BUMN sebagai badan usaha milik negara harus berfungsi sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Jangan sampai terjadi tumpang tindih antara regulator dan operator,” ujar Puan dalam konferensi pers usai rapat paripurna, dikutip Jumat (3/10/2025).

Harapan Besar Lewat UU Baru

Puan menambahkan, dengan disahkannya undang-undang yang baru ini, tata kelola dan mekanisme kerja BUMN diharapkan bisa menjadi lebih transparan, terarah, dan profesional.

“Implementasi di lapangan akan menjadi tolok ukur. DPR akan terus mengawasi agar perubahan ini membawa manfaat nyata bagi masa depan Indonesia,” ujar Puan.

Lebih lanjut, ia berharap keberadaan aturan baru ini bisa memperkuat posisi BUMN dalam menjalankan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945, yang menegaskan bahwa kekayaan negara harus digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Profesionalisme dan Efisiensi Jadi Fokus

Puan juga menyampaikan harapan agar BUMN dapat dikelola dengan lebih profesional dan tidak lagi terhambat oleh birokrasi yang tumpang tindih. Ia mendorong sistem pengelolaan yang lebih efisien dan kolaboratif antar lembaga.

“Dengan adanya aturan yang baru nanti kita lihat bagaimana agar semuanya bisa berjalan dengan profesional dan efektif sesuai dengan semangat untuk bisa memperbaiki secara bergotong royong Indonesia ke depan,” kata Puan.

12 Poin Penting dalam UU BUMN yang Baru

Dalam laporan yang disampaikan oleh Ketua Komisi VI DPR, Anggia Ermarini, terdapat 12 poin utama yang menjadi bagian dari revisi dan pembaruan UU BUMN:

1. Perubahan nama Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan (BP) BUMN.

2. Penegasan kepemilikan saham seri A dwi warna oleh negara pada BP BUMN.

3. Penataan komposisi saham perusahaan induk holding investasi dan operasional pada BPI Danantara.

4. Larangan bagi menteri dan wakil menteri untuk merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN, sejalan dengan putusan MK Nomor 228/PUU-XXIII/2025.

5. Penghapusan ketentuan bahwa anggota direksi, komisaris, dan dewan pengawas bukan merupakan penyelenggara negara.

6. Penataan posisi dewan komisaris pada holding agar diisi oleh kalangan profesional.

7. Peningkatan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit BUMN untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.

8. Penambahan kewenangan BP BUMN dalam mengoptimalkan peran strategis BUMN.

9. Penegasan kesetaraan gender, termasuk bagi jabatan direksi, komisaris, dan manajerial di lingkungan BUMN.

10. Pengaturan sistem perpajakan atas transaksi antar badan usaha dan holding, termasuk dengan pihak ketiga, melalui peraturan pemerintah.

11. Pengecualian penguasaan oleh BP BUMN terhadap BUMN tertentu yang ditetapkan sebagai alat fiskal negara.

12. Pengaturan mekanisme alih status kepegawaian dari Kementerian BUMN ke BP BUMN, termasuk penyesuaian regulasi lainnya.

Menuju Tata Kelola yang Lebih Baik dan Akuntabel

DPR menilai bahwa UU BUMN yang baru merupakan bagian dari upaya perbaikan struktural dan manajerial. Penekanan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dianggap penting agar BUMN tidak hanya sebagai entitas bisnis negara, tetapi juga sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional.

Langkah ini sekaligus diharapkan dapat memperkuat daya saing BUMN secara global, membuka lebih banyak peluang kerja, serta mendorong efisiensi dalam pelaksanaan program-program strategis nasional.

Referensi: Kompas