Daftar Pinjol Legal yang Perlu Diketahui Sebelum Ajukan Pinjaman

Perkembangan layanan pinjaman online atau pinjaman daring (pindar) membuat masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk memperoleh pendanaan. Namun, status legalitas menjadi salah satu hal penting yang perlu diperhatikan sebelum seseorang menggunakan layanan tersebut.

Berdasarkan direktori Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sampai dengan 30 Juni 2026 terdapat 94 penyelenggara LPBBTI atau fintech P2P lending yang telah berizin. OJK juga mengimbau masyarakat menggunakan layanan penyelenggara yang sudah memperoleh izin regulator.

Daftar tersebut menjadi rujukan bagi masyarakat untuk membedakan penyelenggara yang memiliki izin dengan layanan pinjaman yang tidak berada dalam pengawasan OJK.

Daftar pinjol resmi dan perkembangan industri pendanaan daring

Beberapa penyelenggara yang tercantum dalam daftar berizin antara lain Danamas, Amartha, Dompet Kilat, Boost, Tokomodal, Modalku, KTA Kilat, Kredit Pintar, Finmas, KlikA2C, Akseleran, Ammana, PinjamanGo, KoinP2P, Pohondana, Mekar, AdaKami, Esta Kapital, KreditPro, FINTAG, RupiahCepat, Crowdo, Indodana, JULO, Pinjamin, DanaRupiah, OVO Finansial, PinjamModal, Alami, Awan Tunai, Danakini, Singa, Danamerdeka, Easycash, Pinjamyuk, Finplus, Uangme, PinjamDuit, DANA SYARIAH, BATUMBU, Cashcepat, klikUMKM, Pinjam Gampang, cicil, lumbungdana, 360 KREDI, Kredinesi, Pintek, Modal Rakyat, SOLUSIKU, Cairin, TrustiQ, KLIK KAMI, Duha SYARIAH, Invoila, Sanders One Stop Solution, DanaBagus, UKU, KREDITO, AdaPundi, Lentera Dana Nusantara, Modal Nasional, Komunal, Restock.ID, Avantee, Gradana, Danacita, IKI Modal, Ivoji, Indofund.id, iGrow, Danai.id, DUMI, Lahan SIKAM, qazwa.id, KrediFazz, KreditOK, Aktivaku, Danain, Indosaku, Edufund, GandengTangan, Papitupi Syariah, BantuSaku, danabijak, AdaModal, SamaKita, KawanCicil, KlikCair, Ethis, Samir, Uatas, Asetku, serta Findaya. Daftar tersebut tercantum dalam direktori penyelenggara berizin yang menjadi acuan pada 2026.

Jumlah penyelenggara tersebut menunjukkan bahwa ekosistem pendanaan digital tetap menjadi bagian dari sektor jasa keuangan yang diawasi. Pada saat yang sama, OJK terus melakukan pemantauan terhadap kondisi keuangan dan kepatuhan perusahaan penyelenggara.

Data OJK yang dilaporkan pada pertengahan 2026 menunjukkan bahwa pembiayaan industri pindar mencapai Rp105,14 triliun pada Juni 2026, tumbuh 25,88 persen secara tahunan. Tingkat wanprestasi atau TWP90 secara agregat tercatat sebesar 4,26 persen.

Perkembangan tersebut juga terlihat dari pembiayaan kepada sektor usaha. Hingga Juni 2026, pembiayaan pindar kepada UMKM tercatat Rp35,12 triliun, meningkat 23,25 persen secara tahunan dan menyumbang sekitar 33,41 persen dari total pembiayaan industri pada periode tersebut.

Di sisi lain, pengawasan terhadap kualitas pendanaan tetap menjadi perhatian. OJK mencatat terdapat 16 penyelenggara pindar dengan TWP90 di atas 5 persen hingga Juni 2026. OJK meminta penyelenggara terkait melakukan langkah perbaikan dan dapat menempatkan perusahaan dalam pengawasan intensif atau khusus sesuai ketentuan.

Regulasi dan pengawasan pinjol terus diperbarui

Selain memantau kondisi keuangan penyelenggara, OJK juga memperbarui ketentuan terkait data transaksi pendanaan. POJK Nomor 8 Tahun 2026 mengenai pelaporan dan permintaan data transaksi pendanaan mulai berlaku pada 6 Juli 2026.

Dalam aturan tersebut, penyelenggara LPBBTI diwajibkan menyampaikan data transaksi pendanaan secara lengkap, akurat, terkini, utuh, dan tepat waktu kepada OJK melalui sistem pelaporan. Aturan itu juga mengatur penyampaian data kepada asosiasi melalui sistem informasi pelaporan yang berkaitan dengan data transaksi pendanaan.

Ketentuan tersebut turut mengatur penggunaan informasi pengguna. Penyelenggara LPBBTI dilarang memberikan atau memperjualbelikan informasi pengguna yang diperoleh dari sistem kepada pihak lain, kecuali untuk memenuhi kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Perubahan lain terjadi pada akses pendanaan. Pada September 2026, OJK mencabut batasan sebelumnya yang membatasi nasabah untuk mengajukan pendanaan melalui maksimal tiga penyelenggara P2P lending. Menurut OJK, kebijakan tersebut mempertimbangkan kebutuhan pendanaan masyarakat, termasuk kebutuhan UMKM, modal kerja jangka pendek, dan sektor informal.

Dengan jumlah penyelenggara berizin yang tetap berada pada angka 94 dalam direktori OJK per Juni 2026, masyarakat memiliki rujukan resmi untuk melakukan pengecekan legalitas sebelum menggunakan layanan pinjaman daring. OJK juga menyediakan layanan Kontak OJK 157 dan WhatsApp 081 157 157 157 untuk pengecekan status izin penawaran produk jasa keuangan.

Keterangan foto: Ilustrasi layanan pinjaman online dan pengawasan OJK.

Photo caption: Official online lending platforms under OJK supervision in Indonesia.

Referensi: Kompas
Referensi: Detik Finance
Referensi: OJK