Pemerintah Siapkan Skema Baru Subsidi Energi agar Lebih Tepat Sasaran

Rencana besar reformasi subsidi energi kembali menjadi sorotan setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa masih banyak kelompok masyarakat mampu yang ikut menikmati subsidi yang dimaksudkan bagi warga miskin. Menurut Purbaya, pemerintah kini menyiapkan tata ulang besar terhadap skema penyaluran subsidi, terutama di sektor BBM dan listrik.

Menurut keterangan Purbaya, pihaknya diberi waktu enam bulan untuk merancang ulang formulasi subsidi agar lebih efektif. Ia menegaskan bahwa berbagai temuan menunjukkan masih banyak penerima dari kelompok desil 8, 9, dan 10 atau kategori masyarakat berpendapatan tinggi yang masih mendapat subsidi. Kelompok tersebut disebut akan dikurangi secara signifikan dalam skema baru.

“Kami re-design subsidinya supaya lebih tepat sasaran karena sekarang setelah kami lihat, ternyata yang kaya masih dapat. Saya dikasih waktu enam bulan ke depan untuk mendesain itu,” kata Purbaya, Menteri Keuangan, dalam pernyataan resmi usai rapat tertutup di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 4 Desember.

Menurut Purbaya, proses penyesuaian tidak akan dilakukan sekaligus, tetapi bertahap selama dua tahun. Pemerintah memastikan perbaikan desain subsidi tetap memperhitungkan kemampuan fiskal serta perlindungan kepada masyarakat berpendapatan rendah. Ia menambahkan bahwa koordinasi intensif dilakukan bersama Danantara sebagai bagian dari upaya harmonisasi data dan implementasi di lapangan.

Senada dengan Purbaya, CEO Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, menjelaskan bahwa lembaganya bersama Kementerian Keuangan tengah menyusun pendekatan baru agar subsidi dan kompensasi lebih adil. Menurut Rosan, efisiensi anggaran bisa tercapai tanpa mengurangi hak-hak masyarakat yang berhak menerima bantuan.

“Dan juga sangat membantu BUMN-BUMN yang sudah memberikan subsidi dan kompensasi dari beberapa Public Service Obligation (PSO) yang memang harus kami laksanakan,” kata Rosan.

Pemerintah menilai perbaikan skema subsidi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan fiskal, mengingat alokasi subsidi energi selalu menjadi salah satu pos terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Upaya pembenahan ini juga berkaitan dengan peningkatan akurasi data penerima melalui integrasi berbagai basis data sosial ekonomi.

Dengan penataan ulang ini, pemerintah berharap kelompok rentan pada desil 1 hingga 4 akan mendapatkan porsi yang lebih besar dan sesuai kebutuhan. Reformasi skema subsidi diharapkan tidak hanya menekan potensi kebocoran, tetapi juga mendorong efisiensi penyaluran bantuan sekaligus mendukung kinerja BUMN dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Referensi:
DetikFinance