Jaga Integritas Partai, PDIP Tegaskan MBG Bukan Ladang Cari Keuntungan

PDI Perjuangan atau PDIP menegaskan larangan keras kepada seluruh kadernya agar tidak memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis atau MBG sebagai sarana mencari keuntungan pribadi. Larangan tersebut dituangkan secara resmi dalam surat Dewan Pengurus Pusat partai.

Berdasarkan data dari DPP PDI Perjuangan, instruksi itu tercantum dalam surat bernomor 940 IN DPP II 2026 tertanggal 24 Februari 2026. Surat tersebut ditujukan kepada seluruh kader partai di tiga pilar, yakni struktural, legislatif, dan eksekutif.

Dalam isi surat disebutkan, “DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh kader partai pada tiga pilar partai, dilarang keras, baik secara langsung maupun tidak langsung, memanfaatkan Program MBG untuk mencari keuntungan finansial atau bentuk manfaat material lainnya.”

Instruksi ini sekaligus menjadi penegasan sikap partai terhadap potensi komersialisasi program pemerintah yang ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Instruksi Jaga Integritas dan Ancaman Sanksi

Melalui surat tersebut, DPP PDI Perjuangan juga meminta seluruh kader menjaga integritas serta memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan Program MBG di daerah masing masing.

Menurut isi instruksi, kader diminta mengawal program agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan, tepat sasaran, transparan, serta mengutamakan keselamatan dan kepentingan masyarakat.

Dalam surat itu ditegaskan pula, “Setiap pelanggaran terhadap instruksi ini akan dipandang sebagai pelanggaran disiplin Partai dan akan dikenakan sanksi organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai serta Peraturan internal Partai.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa partai tidak hanya mengeluarkan imbauan, tetapi juga menyiapkan mekanisme sanksi bagi kader yang terbukti melanggar.

Politisi PDI Perjuangan, Guntur Romli, membenarkan keberadaan surat tersebut. Menurut Guntur, surat itu merupakan jawaban atas berbagai tudingan yang berkembang di ruang publik.

“Dengan adanya larangan tersebut sikap Partai sangat jelas. MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut,” kata Guntur.

Ia menambahkan bahwa surat tersebut juga merespons pernyataan Wakil Kepala BGN, Nanik Sudaryati, yang sebelumnya menyebut seluruh kader partai politik memiliki dapur MBG.

Menurut Guntur, dengan terbitnya instruksi resmi tersebut, partai secara tegas melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan dalam bisnis MBG.

“Dengan demikian partai melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan pada bisnis MBG,” ujarnya.

Langkah ini dinilai sebagai upaya menjaga kredibilitas partai sekaligus memastikan Program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan sesuai tujuan awalnya, yakni memberikan manfaat langsung bagi masyarakat tanpa dibebani kepentingan komersial.

Referensi:
CNN Indonesia