Fakta di Balik Video Viral Ahmad Yazdi yang Menyoroti Dugaan Korupsi Program MBG

Kasus dugaan korupsi yang menyeret sejumlah mantan petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) terus menjadi perhatian publik. Di tengah perkembangan penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung, sebuah video lama yang menampilkan Ahmad Yazdi kembali viral di media sosial.

Video yang direkam pada Oktober 2025 itu memperlihatkan Ahmad Yazdi melontarkan kritik keras terhadap sejumlah pejabat BGN. Dalam rekaman tersebut, ia bahkan mendesak beberapa nama untuk mundur karena diduga terlibat praktik yang merugikan mitra Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menariknya, beberapa nama yang disebut dalam video tersebut belakangan ikut terseret dalam kasus yang kini tengah ditangani aparat penegak hukum. Ahmad Yazdi sendiri merupakan Ketua Umum Aliansi Pemantau Program BGN sekaligus advokat yang berdomisili di Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Menurut Ahmad Yazdi, kecurigaannya terhadap dugaan penyimpangan di tubuh BGN muncul jauh sebelum kasus tersebut mencuat ke publik. Ia mengaku menerima banyak laporan dari mitra program yang merasa dirugikan oleh kebijakan dan proses administrasi yang dinilai tidak transparan.

Dugaan Jual Beli Titik Dapur Jadi Sorotan

Menurut Ahmad Yazdi, kemarahannya saat merekam video viral tersebut dipicu oleh kebijakan rollback terhadap 6.018 titik dapur milik mitra Program MBG. Dapur yang sebelumnya sudah memasuki tahap persiapan mendadak diturunkan statusnya dan ditolak dengan alasan kuota telah penuh.

Berdasarkan keterangan Ahmad Yazdi, banyak mitra mengaku diminta menyerahkan sejumlah uang agar bisa mendapatkan titik dapur yang diinginkan. Dari berbagai laporan yang diterimanya, nilai transaksi yang beredar disebut mencapai ratusan juta rupiah untuk setiap titik.

“Itulah yang menjadi indikasi kami. Dengan keyakinan karena banyak sekali mitra yang mengadu ke kami bahwa mereka dimintai uang. Jadi saya yakin betul bahwa praktik jual beli titik itu ada. Harga per titik itu jadi rahasia umum di warung kopi, berkisar Rp 350 juta hingga Rp 400 juta,” kata Ahmad Yazdi.

Ia menduga terdapat penyalahgunaan kewenangan dalam proses verifikasi. Menurutnya, akses pendaftaran online disebut ditutup dengan alasan kuota penuh, sementara jalur lain tetap tersedia bagi pihak yang memiliki akses tertentu.

Ahmad Yazdi juga mengungkap pernah bertemu dengan Sony Sonjaya yang saat itu menjabat Wakil Kepala BGN. Pertemuan tersebut berlangsung di sebuah hotel di Bogor pada akhir Desember 2025 ketika ia tengah mengadvokasi ratusan mitra yang mengaku menjadi korban penipuan.

Dalam pertemuan itu, Ahmad Yazdi mengaku mempertanyakan alasan penutupan portal pendaftaran yang dinilainya justru memicu munculnya praktik percaloan. Ia kemudian mengungkap adanya pernyataan yang menurutnya menunjukkan adanya tekanan dari berbagai kepentingan.

“Beliau bilang, ‘Saya duduk di sini bukan hanya untuk bekerja, tapi harus bisa mengakomodir kepentingan banyak pihak. Di sini ada atensi dari partai politik, atensi dari organisasi keagamaan, bahkan istana pun mengatensi’,” ujar Ahmad Yazdi menirukan pernyataan yang disebut berasal dari Sony Sonjaya.

Tidak hanya itu, Ahmad Yazdi mengaku pernah menemukan langsung indikasi praktik yang selama ini dikeluhkan para mitra. Ia menceritakan pengalaman saat membantu salah satu mitra mengurus proses verifikasi secara resmi namun ditolak karena kuota disebut telah penuh.

Beberapa bulan kemudian, mitra yang sama ternyata berhasil mengoperasikan dapur MBG melalui jalur lain. Saat ditanya mengenai proses yang ditempuh, mitra tersebut mengaku harus mengeluarkan dana hingga Rp 250 juta.

“Saya tanya dong ngurus lewat siapa? Dia jawab ngurus lewat jalur lain tapi bayar. Dia sebut angka Rp 250 juta. Di situ saya kaget, artinya saya menemukan langsung praktik yang terjadi di lapangan,” tegas Ahmad Yazdi.

Perkembangan terbaru menunjukkan Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah mantan pejabat BGN sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Program MBG. Ahmad Yazdi mengaku mengapresiasi langkah hukum tersebut karena dinilai dapat membuka fakta-fakta yang selama ini menjadi keluhan para mitra program.

Ia juga menyoroti informasi yang beredar mengenai kemungkinan salah satu tersangka mengajukan diri sebagai Justice Collaborator untuk membantu mengungkap pihak-pihak lain yang diduga terlibat dalam perkara tersebut. Hingga saat ini, proses hukum masih terus berjalan dan penyidik terus mendalami berbagai keterangan serta alat bukti yang ada.

Referensi:
detikJabar