Dramatis, Tentara Korea Utara Pilih Korea Selatan Usai Ditahan di Ukraina

Nasib dua tentara Korea Utara yang ditangkap pasukan Ukraina di wilayah Kursk, Rusia, hingga kini masih belum jelas. Lebih dari setahun setelah penangkapan tersebut, keduanya justru meminta agar direlokasi ke Korea Selatan dan menolak dipulangkan ke negara asal mereka.

Berdasarkan laporan yang dikutip dari media Korea Selatan, kedua prajurit itu mengaku khawatir akan keselamatan mereka jika kembali ke Pyongyang. Salah satu tentara mengatakan, “Saya tidak akan selamat jika kembali. Orang-orang lain yang tertangkap, meledakkan diri. Saya gagal,” kata seorang tentara kepada surat kabar Hankook Ilbo.

Pernyataan tersebut menguatkan dugaan bahwa doktrin militer Korea Utara melarang tentaranya menyerah hidup-hidup. Jika tertangkap, mereka disebut lebih memilih bunuh diri daripada menghadapi konsekuensi dari rezim.

Risiko Dicap Pengkhianat dan Tekanan Geopolitik

Menurut Kim Eujin, seorang pembelot Korea Utara yang melarikan diri pada 1990-an, rezim di Pyongyang secara tegas memerintahkan tentaranya untuk tidak menyerah. “Rezim memerintahkan tentaranya untuk bunuh diri jika mereka akan ditangkap di Ukraina,” kata Kim.

Ia menilai kedua prajurit tersebut berisiko dicap sebagai pengkhianat karena tidak menaati perintah tersebut. Bukan hanya mereka, keluarga mereka juga dapat terkena hukuman. Dalam doktrin yang terus ditanamkan di Korea Utara dikenal istilah bahwa seorang pembelot membawa hukuman bagi tiga generasi keluarganya.

Peter Oh dari Free Korean Association di Amerika Serikat juga menyoroti risiko serupa. Menurut Oh, secara historis tawanan perang yang kembali ke Korea Utara setelah Perang Korea dilaporkan dikenai kerja paksa dan diklasifikasikan sebagai unsur bermusuhan. “Para tahanan ini kemungkinan takut akan konsekuensi serupa jika kembali,” ujar Oh.

Perserikatan Bangsa-Bangsa turut menyoroti kasus ini. Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di Korea Utara pada Februari menyatakan bahwa Ukraina harus mengikuti protokol internasional dan tidak memulangkan tawanan perang ke tempat di mana mereka berisiko mengalami penyiksaan.

Sementara itu, berdasarkan Pasal 3 Konstitusi Korea Selatan, warga Korea Utara secara hukum masih dianggap sebagai warga negara Korea Selatan dan berhak tinggal di wilayah Selatan. Namun hingga kini pemerintah Korea Selatan dinilai belum mengambil langkah konkret untuk menerima kedua tentara tersebut.

Menurut Oh, situasi ini rumit karena melibatkan Ukraina, Rusia, Korea Utara, dan Korea Selatan. Ia juga menilai ada pertimbangan geopolitik yang sensitif, apalagi Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung disebut ingin memperbaiki hubungan dengan Pyongyang.

Korea Institute for National Unification pada 9 Februari merilis laporan yang menyatakan bahwa komunikasi langsung antara pemimpin Korea Selatan dan Ukraina sangat penting untuk memecahkan kebuntuan ini. Tanpa kesepakatan jelas, Ukraina berpotensi menyerahkan kedua pria itu kepada Rusia.

Hingga kini, pemerintah Korea Utara belum memberikan komentar publik mengenai kedua tawanan tersebut. Namun para aktivis menilai Seoul seharusnya bisa bertindak lebih tegas. “Mereka terus mengatakan ini adalah isu yang rumit, tetapi saya tidak merasa mereka benar-benar berusaha keras,” kata Kim, mengkritik pemerintah Korea Selatan.

Kasus ini kini menjadi sorotan internasional karena menyangkut hak asasi manusia, status tawanan perang, dan ketegangan politik di Semenanjung Korea yang belum sepenuhnya mereda sejak Perang Korea berakhir tanpa perjanjian damai resmi.

Referensi:
Detik News