Dedi Mulyadi Temui Kemendagri Bahas Dana Daerah Rp4,17 Triliun

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi bersama sejumlah kepala daerah di wilayahnya mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta Pusat, pada Rabu (22/10). Kunjungan tersebut dilakukan untuk membahas pengelolaan keuangan daerah, termasuk isu dana pemerintah daerah senilai Rp4,17 triliun yang disebut mengendap di bank.

Dedi tiba di kantor Kemendagri sekitar pukul 10.15 WIB dan disambut oleh Bupati Subang Reynaldi Putra, Bupati Purwakarta Saepul Bahri, serta Bupati Majalengka Eman Suherman. Kepada media, Dedi menyampaikan bahwa dirinya akan memaparkan kondisi keuangan dan arah belanja modal Jawa Barat kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menurut Dedi, belanja modal Jawa Barat mengalami peningkatan signifikan, meskipun total anggaran mengalami penurunan.
“Kita akan menyampaikan bahwa belanja modal untuk kepentingan pembangunan mengalami kenaikan hampir 1000 persen dibanding anggaran tahun lalu, padahal besaran anggarannya turun. Tahun lalu Rp37 triliun, sekarang hanya Rp31 triliun,” kata Dedi.

Klarifikasi Soal Dana Rp4,17 Triliun yang Disebut Mengendap

Dedi juga menjelaskan kedatangannya ke Kemendagri sekaligus untuk menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sebelumnya menyebut adanya dana daerah Jawa Barat mengendap di perbankan hingga mencapai Rp4,17 triliun.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat selalu menyampaikan laporan harian kepada Kemendagri mengenai posisi keuangan daerah.
“Loh, ya ke Pak Mendagri kita sampaikan juga, karena data dari provinsi itu setiap hari diperbarui. Memang di tanggal 15 Oktober, berdasarkan data BI, dana kita Rp2,6 triliun, bukan Rp4,1 triliun,” jelas Dedi.

Ia menambahkan bahwa dana tersebut bukan uang simpanan, melainkan kas yang digunakan untuk operasional pemerintahan daerah.
“Itu pun bukan uang simpanan, tapi uang kas yang tersedia di kas daerah. Kas daerahnya ada di Bank BJB, dan kita tidak punya uang yang tersimpan di bank lain,” kata Dedi.

Menurut Dedi, pengelolaan dana daerah dilakukan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku. Ia menilai penting untuk memberikan klarifikasi langsung kepada Kemendagri agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai data keuangan daerah.

Selain membahas isu dana mengendap, pertemuan juga membicarakan sinkronisasi kebijakan keuangan daerah dengan pemerintah pusat, terutama dalam memperkuat belanja publik untuk infrastruktur dan pelayanan masyarakat di Jawa Barat.

Referensi: CNN Indonesia