Dari Kampus ke Geopolitik, Warga Iran Terjepit Krisis Politik dan Ancaman Militer

Awal semester baru di Iran diwarnai dengan kembalinya aksi protes mahasiswa di sejumlah kampus. Meski skalanya lebih kecil dibanding gelombang demonstrasi besar pada Desember dan Januari lalu, suara perlawanan terhadap rezim tetap terdengar.

Sejak Sabtu 21 Februari, gambar dan video aksi mahasiswa beredar luas di media sosial. Para saksi dari sedikitnya tujuh universitas melaporkan adanya upacara peringatan bagi korban yang tewas dalam gelombang protes sebelumnya. Berdasarkan laporan dari sejumlah mahasiswa kepada Deutsche Welle, kemarahan publik belum mereda meski tekanan keamanan semakin ketat.

Beberapa mahasiswa masih meneriakkan slogan anti rezim seperti “Matilah Diktator” dan “Matilah Republik Islam”. Di kampus elit Universitas Sharif di Teheran, sebagian demonstran bahkan menyerukan kembalinya sistem monarki dengan mengangkat nama Reza Pahlavi, tokoh oposisi yang lama berada di luar negeri.

Media pro pemerintah menggambarkan aksi tersebut sebagai insiden kecil yang terpisah dari acara peringatan resmi. Mereka juga menegaskan bahwa korban tewas bukan akibat tindakan represif aparat, melainkan karena penyusupan kelompok yang disebut sebagai teroris.

Pengawasan Ketat dan Bayang Bayang Konflik dengan AS

Seorang mahasiswa berusia 19 tahun dari Teheran yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan bahwa kemarahan mahasiswa sulit lagi digambarkan dengan kata kata. Ia mengaku ikut serta dalam demonstrasi anti rezim pada Desember bersama jutaan warga lainnya.

Menurut para saksi, milisi Basij yang berada di bawah struktur Garda Revolusi Iran aktif mengawasi kampus. Anggota Basij dilaporkan memeriksa mahasiswa yang masuk area universitas serta mencatat jumlah dan durasi kehadiran mereka.

Banyak warga Iran menuntut pertanggungjawaban atas kematian ribuan demonstran. Seorang sosiolog dari University of Tehran yang memilih anonim menyebut keputusasaan publik kian dalam. “Ketika masyarakat mulai mengandalkan bantuan atau serangan dari pihak asing untuk melawan penindasan negara, itu mencerminkan keputusasaan,” ujarnya.

Di tengah ketegangan domestik, situasi geopolitik turut memperburuk keadaan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya mengancam akan menggunakan kekuatan militer terkait program nuklir Iran dan penanganan demonstrasi. Iran memperingatkan bahwa setiap serangan akan dibalas dengan respon keras.

Jelang negosiasi di Jenewa pada 26 Februari, tensi antara Teheran dan Washington meningkat. Amerika Serikat menuntut penghentian pengayaan nuklir, sementara Iran bersikeras programnya untuk kepentingan sipil.

Analis dari Center for International Policy, Matthew Hoh, menilai risiko perang cukup tinggi dengan meningkatnya kehadiran militer AS di Timur Tengah. Sementara itu, sejumlah pengamat meragukan bahwa intervensi militer akan menghasilkan demokrasi sekuler. Mereka justru khawatir skenario terburuk berupa munculnya pemerintahan militer baru atau bahkan keruntuhan negara.

Di tengah tekanan internal dan ancaman eksternal, warga Iran kini berada dalam pusaran amarah, ketakutan, sekaligus harapan akan perubahan yang belum jelas arahnya.

Referensi:
Detik