Biro Pers Istana: Kami Menyesal Cabut ID Liputan Jurnalis CNN

Kejadian bermula ketika seorang jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu, 27 September 2025, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Pertanyaan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Beberapa saat kemudian, identitas liputan (ID pers) Diana Valencia ditarik oleh pihak Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden (BPMI Setpres). Tindakan itu memicu perhatian publik dan kritik dari kalangan pers serta lembaga pengawas.

Pihak redaksi CNN kemudian menyampaikan surat kepada BPMI dan Mensesneg untuk meminta klarifikasi mengenai alasan pencabutan tanpa pemberitahuan resmi.

Pernyataan Biro Pers: Penyesalan dan Klarifikasi

Dalam pernyataan resminya, Biro Pers Istana menyatakan bahwa mereka menyesal atas keputusan mencabut ID liputan milik jurnalis CNN tersebut.

Biro Pers menjelaskan bahwa pencabutan itu terjadi karena pertanyaan yang diajukan dianggap keluar dari konteks yang telah disepakati sebelumnya. Namun, mereka tidak mengelak bahwa prosesnya perlu diperbaiki agar tidak memicu kesalahpahaman.

Lebih lanjut, Biro Pers menyebut akan mengevaluasi kembali prosedur dan memperhatikan masukan dari berbagai pihak agar insiden serupa tidak terulang.

Respons Mensesneg: Mencari Jalan Keluar

Menanggapi polemik tersebut, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bakal mencari “jalan keluar terbaik”.

Prasetyo menambahkan bahwa ia telah meminta Biro Pers untuk segera melakukan komunikasi dengan pihak CNN. Tujuannya adalah agar persoalan ini dapat diselesaikan secara cepat dan tidak menimbulkan kerugian bagi reputasi institusi maupun media.

Menurut laporan, pertemuan antara pihak Redaksi CNN dan Biro Pers Istana diagendakan pada Senin, 29 September, untuk membahas langkah pemulihan dan klarifikasi.

Tuntutan dari Organisasi Pers dan Dewan Pers

Kasus ini memicu reaksi dari sejumlah lembaga pers di Indonesia.

Dewan Pers meminta agar akses liputan yang dicabut segera dipulihkan agar jurnalis yang bersangkutan dapat kembali menjalankan tugasnya.
Dewan Pers juga menyerukan agar Biro Pers Istana memberikan penjelasan resmi mengenai pencabutan ID, agar transparansi dan kejelasan tetap dijaga.
Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mendorong agar Biro Pers menjalin dialog dengan insan pers untuk memperjelas mekanisme peliputan di Istana.
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menilai pencabutan ID bisa dianggap sebagai penghalangan kerja jurnalistik dan mengancam hak publik atas informasi.

Reaksi Media dan Publik

Media nasional dan publik mengamati dengan seksama langkah yang diambil Istana setelah kontroversi tersebut. Beberapa pihak menyebut bahwa pencabutan identitas liputan oleh lembaga negara bisa berakibat pada penurunan kepercayaan terhadap kebebasan pers di Indonesia.

Media berpendapat bahwa pertanyaan terkait MBG memiliki relevansi publik, terutama karena program tersebut baru-baru ini menghadapi sorotan terkait insiden keracunan makanan di kalangan anak-anak.

Jurnalis dan lembaga pers menyebut bahwa meskipun institusi negara memiliki hak untuk mengatur bentuk liputan, tindakan mencabut hak akses tanpa penjelasan dapat merusak iklim keterbukaan.

Pemulihan Akses: Istana Kembalikan ID Liputan

Menanggapi tekanan dari berbagai pihak, Istana akhirnya mengembalikan ID liputan CNN kepada jurnalis tersebut melalui hasil audiensi antara redaksi CNN dan pihak Biro Pers.

Menurut laporan, pengembalian ID ini menyertai pernyataan permintaan maaf secara terbuka dari pihak Istana.

Langkah ini dianggap sebagai upaya meredam keretakan antara lembaga negara dan media, serta untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap sikap institusional Istana.

Tantangan dan Pelajaran untuk Kebebasan Pers

Kasus pencabutan ID liputan ini menghadirkan sejumlah pelajaran penting bagi hubungan antara institusi negara dan media:

Transparansi Proses
Institusi negara sebaiknya memiliki mekanisme yang jelas jika hendak mencabut akses liputan, serta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dialog dan Komunikasi Terbuka
Ketegangan dapat diminimalkan lewat dialog antara media dan lembaga terkait, sebelum mengambil tindakan drastis.
Etika Jurnalistik dan Kepentingan Publik
Wartawan memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan yang relevan dari sudut pandang publik. Institusi negara sebaiknya menghargai hal tersebut selama dilakukan secara wajar.
Peran Organisasi Pers & Pengawas
Organisasi seperti Dewan Pers, PWI, IJTI berfungsi sebagai penyeimbang agar kebebasan pers tidak tergerus oleh tindakan sewenang-wenang.
Pemulihan Kepercayaan
Permintaan maaf dan pemulihan akses adalah langkah penting untuk menjaga reputasi institusi sekaligus memperbaiki hubungan dengan media dan publik.