Ahok Ungkap Banyak Hal di Sidang Kasus Minyak Mentah Pertamina

Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, memberikan kesaksian secara terbuka dalam sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Selasa 27 Januari 2026.

Berdasarkan dakwaan jaksa, perkara ini diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 285 triliun. Pokok permasalahan mencakup impor minyak mentah dan produk kilang atau bahan bakar minyak, serta penjualan solar nonsubsidi. Ahok dihadirkan sebagai saksi untuk sembilan terdakwa yang berasal dari jajaran direksi hingga pihak swasta.

Menurut Ahok, selama menjabat sebagai Komisaris Utama, ia kerap menemukan persoalan mendasar dalam tata kelola Pertamina. Ia menyebut sistem pengadaan menjadi salah satu sumber masalah utama yang membuat biaya menjadi tidak efisien dan membuka celah penyimpangan.

Golf, Sistem Pengadaan, dan Temuan Penyimpangan

Dalam persidangan, Ahok menjelaskan praktik pertemuan di lapangan golf yang kerap dilakukan oleh pelaku industri migas. Ia menilai golf sebagai sarana komunikasi yang umum digunakan dan relatif murah dibandingkan bentuk pertemuan lain.

“Golf adalah tempat negosiasi paling sehat dan paling murah. Jalan, jemur, dan biayanya jauh lebih kecil dibandingkan pertemuan di tempat lain,” kata Basuki Tjahaja Purnama, mantan Komisaris Utama Pertamina.

Ahok juga memaparkan gagasannya soal perbaikan sistem pengadaan. Ia mengusulkan penggunaan e-katalog di bawah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah agar proses lebih transparan. Berdasarkan pengalamannya, sistem serupa pernah diterapkan saat ia menjabat Gubernur DKI Jakarta dan mampu menekan pemborosan anggaran.

Ia menyebut, jika sistem pengadaan Pertamina diperbaiki sesuai rencana kerja dan anggaran perusahaan, potensi penghematan bisa mencapai 46 persen. Temuan penyimpangan yang ia soroti meliputi perbedaan harga barang dengan spesifikasi sama, penggantian nama perusahaan dalam pengadaan, hingga peningkatan kuota impor minyak mentah yang dinilai tidak efisien.

Menurut Ahok, sebagian temuan lembaga pemeriksa hanya dikategorikan sebagai kelebihan bayar. Ia bahkan menyatakan, jika dilakukan pemeriksaan menyeluruh, banyak pelanggaran yang sebenarnya bisa diproses hukum.

Mundur dari Pertamina dan Bantah Intervensi

Ahok juga mengungkap alasan pengunduran dirinya dari jabatan Komisaris Utama. Ia menyatakan mundur pada awal 2024 karena perbedaan pandangan politik dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Meski demikian, ia mengaku telah meninggalkan catatan RKAP yang telah disepakati seluruh direksi.

“Saya keluar karena alasan politik, beda pandangan dengan Presiden Pak Jokowi,” kata Basuki Tjahaja Purnama.

Dalam sidang, Ahok turut menyinggung dinamika internal Pertamina, termasuk pencopotan direktur tanpa pemberitahuan kepada komisaris utama. Ia mengaku sempat marah karena merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan strategis.

Terkait nama Riza Chalid yang disebut dalam perkara ini, Ahok menegaskan dirinya tidak mengenal secara pribadi. Ia juga mengaku baru mengetahui keberadaan PT Orbit Terminal Merak dari pemberitaan kasus ini.

“Saya juga heran, sekuat apa sih beliau sampai bisa intervensi. Kita jaga sistemnya ketat,” ujar Ahok seusai sidang.

Kesaksian Ahok menjadi salah satu sorotan utama dalam persidangan ini karena membuka gambaran internal tata kelola Pertamina, termasuk relasi antara kebijakan, pengadaan, dan kewenangan di tingkat pusat.

Referensi:
DetikNews