Polda Kalteng Bongkar Penanganan 51 Kasus Karhutla, Empat Korporasi Masuk Penyelidikan

Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) sedang menyelidiki 51 kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah tersebut. Dari puluhan kasus itu, delapan perkara telah meningkat ke tahap penyidikan dan sebanyak 13 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Kapolda Kalteng Irjen Iwan Kurniawan menegaskan bahwa setiap peristiwa kebakaran yang ditemukan akan ditindaklanjuti melalui proses penegakan hukum. Kebijakan tersebut telah disampaikan kepada seluruh jajaran kepolisian di wilayah Kalteng.

“Setiap kebakaran yang terjadi, bahkan sampai menimbulkan karhutla, kita lakukan proses penegakan hukum,” kata Iwan, Minggu (23/8/2026).

Menurut Iwan, langkah hukum tersebut tidak hanya dilakukan ketika pelaku sudah diketahui. Polisi juga tetap melakukan penyelidikan untuk mencari tahu penyebab kebakaran serta kemungkinan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian.

Empat Korporasi Masih Didalami

Salah satu bagian yang menjadi perhatian dalam penyelidikan adalah dugaan keterlibatan korporasi. Polda Kalteng saat ini mendalami empat korporasi yang diduga memiliki kaitan dengan sejumlah peristiwa karhutla.

Iwan mengatakan penyidik masih memeriksa kemungkinan adanya unsur kelalaian maupun kesengajaan dari perusahaan yang sedang didalami. Karena prosesnya belum selesai, kepolisian belum memberikan informasi lebih rinci mengenai identitas maupun bentuk keterlibatan korporasi tersebut.

“Untuk korporasi, saat ini ada empat yang sedang kita dalami bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan dalam kebakaran hutan ini. Belum bisa saya jelaskan secara mendalam karena masih dalam proses penyelidikan,” ujarnya.

Sejumlah kasus yang masih dalam penyelidikan berada di wilayah Sampit dan Pulang Pisau. Menurut keterangan Iwan, lokasi yang didalami rata-rata berada di kawasan perkebunan.

Penanganan terhadap kasus karhutla juga dilakukan dengan menjaga lokasi kejadian agar tidak terganggu. Area yang masih dalam proses penyelidikan ditutup dan diberikan tanda peringatan sehingga pihak yang tidak berkepentingan tidak masuk ke lokasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga kondisi tempat kejadian sekaligus membantu penyidik mengumpulkan informasi dan bukti yang diperlukan.

“Lokasi yang masih dalam proses penyelidikan kita tutup dan kita beri garis polisi untuk mencegah gangguan proses penyelidikan di area tersebut,” kata Iwan.

Penegakan hukum ini sejalan dengan sikap pemerintah pusat terhadap dugaan keterlibatan perusahaan dalam karhutla. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menegaskan bahwa korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan atau lahan akan ditindak sesuai hukum.

“Iya, harus kita tindak. Kalau benar-benar terbukti, ya kita tindak. Kita akan tindak sesuai dengan hukum,” kata Prabowo di Palangka Raya, Sabtu (22/8/2026).

Pemerintah juga menunggu hasil penyelidikan sebelum menentukan tindakan terhadap perusahaan yang diduga terlibat. Artinya, status dugaan terhadap korporasi tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang berjalan.

Di Kalteng sendiri, penanganan karhutla tidak hanya mengandalkan proses hukum. Kepolisian bersama instansi terkait juga terus memperkuat upaya pengendalian kebakaran di sejumlah wilayah rawan.

Dengan 51 kasus yang masih ditangani, perhatian kepolisian kini mencakup proses penyelidikan, penyidikan, hingga upaya memastikan lokasi kebakaran tidak kembali terganggu. Sementara itu, dugaan keterlibatan empat korporasi masih menunggu hasil pendalaman penyidik.

Referensi:
detik