Serikat Buruh Ucap Terima Kasih Peran Dasco dan Kapolri dalam Desk Ketenagakerjaan

Momentum peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di kawasan Monas, Jakarta Pusat, diwarnai dengan apresiasi dari kalangan serikat pekerja terhadap pembentukan Desk Ketenagakerjaan. Fasilitas ini dinilai memberikan dampak positif bagi pekerja, khususnya dalam menangani persoalan hubungan industrial.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, Elly Rosita Silaban, menyampaikan bahwa keberadaan Desk Ketenagakerjaan sangat membantu kaum buruh dalam menyampaikan aspirasi dan mencari solusi atas berbagai persoalan kerja.

“Desk ketenagakerjaan, kami merasa itu juga sangat membantu kami,” kata Elly dalam acara May Day 2026 di Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2026).

Menurut Elly, pekerja saat ini masih membutuhkan perhatian lebih terhadap regulasi ketenagakerjaan, terutama terkait sistem kontrak, outsourcing, hingga perlindungan dari kekerasan di tempat kerja. Ia menilai regulasi yang lebih jelas dan berpihak pada pekerja akan menciptakan hubungan industrial yang lebih sehat.

Selain itu, Elly juga menyampaikan harapannya kepada Presiden Prabowo Subianto agar terus hadir dan mendampingi buruh dalam setiap momentum penting.

“Saya berharap setiap tahun selama kepemimpinan bapak, bapak harus bersama sama dengan kami,” ucapnya.

Dukungan serupa juga disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal. Ia mengapresiasi peran Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam pembentukan Desk Ketenagakerjaan.

“Bapak Sufmi Dasco Ahmad dan Bapak Kapolri, kami terima kasih atas dibentuknya Desk Ketenagakerjaan,” ujar Said Iqbal.

Fungsi Desk Ketenagakerjaan bagi Buruh

Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, Desk Ketenagakerjaan merupakan wadah yang dibentuk oleh Polri untuk menangani berbagai persoalan ketenagakerjaan. Fungsi utamanya meliputi:

• Pengaduan masalah tenaga kerja, termasuk pelanggaran hak pekerja
• Konsultasi hubungan industrial antara pekerja dan perusahaan
• Mediasi sengketa, seperti kasus pemutusan hubungan kerja (PHK)
• Pendampingan hukum dalam konflik ketenagakerjaan

Dengan adanya fasilitas ini, pekerja memiliki akses lebih mudah untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum. Hal ini dinilai penting di tengah dinamika dunia kerja yang semakin kompleks.

Para pemimpin serikat buruh berharap Desk Ketenagakerjaan tidak hanya menjadi simbol, tetapi benar-benar berfungsi optimal dalam membantu pekerja di seluruh Indonesia. Mereka juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, aparat, dan serikat pekerja dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil.

Referensi:
Detik