KPK Gelar OTT di Banjarmasin, Pegawai Pajak Diamankan

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT terkait dugaan tindak pidana korupsi di sektor perpajakan. Kali ini, operasi dilakukan di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin.

Menurut Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto, operasi tersebut memang berlangsung di wilayah tersebut. “Benar, [OTT] di Kalsel,” kata Fitroh Rohcahyanto melalui pesan singkat pada Selasa (4/2).

Fitroh menjelaskan bahwa OTT tersebut berkaitan dengan dugaan kasus perpajakan. Operasi digelar di Kantor Pajak Pratama Banjarmasin, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak. Namun hingga kini, KPK belum memerinci jumlah pihak yang diamankan maupun konstruksi perkara yang sedang didalami.

Langkah ini menambah daftar penindakan KPK di sektor perpajakan dalam beberapa waktu terakhir. Sebelumnya, lembaga antirasuah itu juga melakukan OTT terkait pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.

Kasus Pajak Sebelumnya di Jakarta Utara

Dalam operasi sebelumnya di Jakarta Utara, KPK mengamankan delapan orang. Berdasarkan data dari KPK saat itu, mereka yang terjaring terdiri dari pejabat internal kantor pajak hingga pihak swasta.

Delapan orang yang diamankan berinisial DWB selaku Kepala KPP Madya Jakarta Utara, HRT sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan, serta AGS sebagai Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi. Selain itu terdapat ASB dari tim penilai, ABD sebagai konsultan pajak, PS yang menjabat Direktur SDM dan PR di PT WP, EY staf PT WP, serta ASP dari unsur swasta lainnya.

Kasus di Jakarta Utara tersebut menjadi sorotan karena melibatkan pejabat struktural di lingkungan kantor pajak. Penindakan itu mempertegas komitmen KPK dalam mengawasi sektor perpajakan yang memiliki peran vital dalam penerimaan negara.

Operasi di Banjarmasin kali ini kembali menunjukkan bahwa sektor pajak masih menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Dugaan praktik korupsi di bidang perpajakan dinilai berpotensi merugikan keuangan negara serta mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem administrasi pajak.

KPK sendiri masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam OTT di Kalimantan Selatan. Sesuai prosedur, lembaga tersebut memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang terjaring operasi.

Referensi:
CNN Indonesia