Pemerintah Perluas Kerjasama Nasional untuk Berantas TBC di Indonesia

Pemerintah Pusat tengah menyiapkan langkah strategis untuk mempercepat pemberantasan tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) saat ini melakukan revisi terhadap Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2021 agar upaya eliminasi TBC bisa lebih meluas dan melibatkan lebih banyak pihak lintas sektor.

Menurut Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus, perubahan ini penting agar strategi penanggulangan tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menjadi akar penyebab penyebaran TBC.

“Perpres 67/2021 sedang direvisi. Dari yang tadinya 15 kementerian, nanti jadi 35 kementerian dan badan termasuk TNI dan Polri,” kata Benjamin saat memberikan keterangan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (13/11/2025).

Pendekatan Lintas Sektor untuk Eliminasi TBC

Benjamin menjelaskan, pelibatan banyak pihak menjadi langkah penting karena pemberantasan TBC tidak cukup hanya dengan mengobati pasien. Banyak aspek lain seperti kondisi gizi masyarakat, daya tahan tubuh yang rendah, hingga faktor sosial ekonomi yang memperburuk penyebaran penyakit menular tersebut.

“Pemberantasan TBC bukan cuma ngobatin pasien. Banyak faktor lain, seperti gizi kurang, daya tahan tubuh yang lemah, sampai kondisi sosial ekonomi,” ujarnya.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, Indonesia saat ini menempati posisi kedua tertinggi di dunia dalam jumlah penderita TBC, dengan sekitar 10 persen kasus global berasal dari Tanah Air. Kondisi ini menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat penyakit TBC masih menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang besar.

“Kalau mau jadi negara maju, TBC harus diberantas. Bayangkan kalau masih ada ratusan ribu orang dengan TBC berkeliaran di antara kita,” kata Benjamin menambahkan.