Anak SMP di Kulon Progo Kecanduan Judol, JPPI Sebut Kegagalan Regulasi Digital

Kasus Siswa SMP Terjerat Judol dan Pinjol Jadi Sorotan JPPI

Kasus seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kokap, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terjerat judi online (judol) dan pinjaman online (pinjol) hingga absen sekolah selama satu bulan, menuai perhatian luas dari publik dan aktivis pendidikan. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut kejadian ini sebagai bukti nyata kegagalan sistem pendidikan dan pengasuhan karakter di Indonesia.

Menurut Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, kasus ini bukanlah persoalan individu semata. “Kasus ini sangat memprihatinkan karena menunjukkan kegagalan sistem pendidikan dan pengasuhan karakter, bukan hanya kegagalan individu, karena fenomena ini menimpa banyak anak, bukan satu kasus saja,” kata Ubaid kepada wartawan, Senin (27/10/2025).

Ia menilai, kejadian tersebut mengindikasikan lemahnya pengawasan dan pendampingan dari pihak sekolah maupun keluarga. Berdasarkan penilaiannya, siswa bisa mengakses platform judi dan pinjaman online dalam waktu lama tanpa intervensi berarti dari lingkungan sekitar.

“Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah dan sistem regulasi digital juga tampak absen. Judi online dan pinjol bisa beroperasi dengan mudah menyasar pelajar usia muda. Ini bukti bahwa regulasi dan penegakan hukum belum efektif,” ujar Ubaid.

Sekolah dan Regulasi Digital Dinilai Gagal Melindungi Pelajar

Ubaid juga menyoroti minimnya peran sekolah dalam mendeteksi potensi masalah non-akademik di kalangan siswa. Ia menilai, lembaga pendidikan harus lebih tanggap dan aktif mengidentifikasi siswa yang mengalami kesulitan sosial, finansial, maupun psikologis.

“Sekolah harus punya mekanisme untuk mengenali siswa yang berpotensi mengalami masalah non-akademik seperti kecanduan game, utang, atau pinjol, melalui guru BK, wali kelas, atau pengawasan teman sebaya,” tambah Ubaid.

Ia menegaskan bahwa pendidikan karakter dan literasi digital harus menjadi bagian integral dalam kebijakan pendidikan nasional. Tanpa pendekatan tersebut, sekolah hanya fokus pada akademik tanpa memperhatikan risiko perilaku yang dapat merugikan masa depan siswa.

Ubaid juga menilai, sekolah belum mampu menciptakan ruang aman bagi siswa yang mengalami masalah pribadi. Dalam kasus ini, rasa malu dan stigma sosial membuat pelajar enggan kembali ke sekolah setelah diketahui memiliki utang akibat bermain judi online.

“Dalam kasus ini, ada unsur stigma dan rasa malu yang membuat siswa enggan kembali ke sekolah. Ini menunjukkan bahwa lingkungan sekolah belum menciptakan ruang aman untuk siswa yang punya masalah,” kata Ubaid.

Ia menambahkan, kasus semacam ini harus menjadi alarm keras bagi pemerintah dan lembaga pendidikan. “Sayangnya, sinyalnya masih sangat lemah. Pemerintah masih punya pekerjaan besar yang belum selesai,” ucapnya.

Kronologi dan Tanggapan Pemerintah Daerah

Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulon Progo, pelajar tersebut awalnya tidak masuk sekolah tanpa alasan jelas selama sebulan penuh. Setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa siswa itu malu karena memiliki utang sekitar Rp 4 juta kepada teman-temannya untuk membayar pinjol yang digunakan bermain judi online.

“Kami mendapat laporan tentang pelajar tingkat SMP terjerat pinjol dan judol. Awalnya pelajar yang berasal dari Kokap ini tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas selama satu bulan,” ungkap Sekretaris Disdikpora Kulon Progo, Nur Hadiyanto, Sabtu (25/10/2025).

Menurut Nur, uang yang dipinjam oleh pelajar tersebut digunakan untuk menutup utang di pinjaman online dan membayar kekalahan dalam permainan judi daring. “Penyebabnya karena takut tidak bisa membayar uang yang dipinjam dari teman-temannya. Uang itu juga digunakan untuk membayar pinjol yang digunakan untuk judol, sekitar Rp 4 juta,” katanya.

Kasus ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Disdikpora Kulon Progo berencana melakukan pendampingan dan konseling terhadap siswa serta keluarganya agar bisa kembali bersekolah.

Alarm untuk Sistem Pendidikan dan Regulasi Digital

Menurut Ubaid Matraji dari JPPI, persoalan ini bukan hanya mengenai pelajar yang kecanduan judi online dan pinjol, melainkan juga cermin dari kelalaian struktural dalam sistem pendidikan dan pemerintahan.

“So, kasus ini bukan hanya kegagalan individu siswa, melainkan kegagalan sistem: sekolah, orang tua, pemerintah, regulasi digital semuanya memiliki tanggung jawab. Sekolah harus segera bergerak, mendeteksi, mendampingi, dan mengintegrasikan pendidikan karakter serta literasi digital,” tegasnya.

Ubaid menekankan bahwa kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan pemerintah sangat penting untuk mencegah kasus serupa. Ia juga mendorong pemerintah memperkuat regulasi digital agar pelajar tidak mudah terpapar judi online dan pinjol ilegal.

Dengan meningkatnya akses internet di kalangan remaja, JPPI menilai literasi digital harus menjadi prioritas utama agar siswa mampu membedakan antara konten bermanfaat dan berisiko, termasuk tawaran pinjaman daring dan game berbasis taruhan.

Referensi: DetikNews