Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp10 Triliun, Pemerintah Pertimbangkan Penghapusan Utang

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan bahwa total tunggakan iuran peserta kini telah menembus lebih dari Rp10 triliun. Data ini menunjukkan masih banyak peserta yang belum memenuhi kewajiban pembayaran iuran kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut Ali Ghufron, hingga saat ini terdapat sekitar 23 juta peserta yang tercatat menunggak iuran. Jumlah tersebut mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. “Mengenai triliunnya yang jelas itu lebih dari Rp10 triliun. Dulunya di Rp7,6 triliun, tapi itu belum termasuk komponen lain,” kata Ali dalam acara di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, Sabtu (17/10/2025), sebagaimana dikutip dari Antara.

Ia menjelaskan bahwa peserta yang tergolong tidak mampu secara ekonomi menjadi pihak yang paling sulit melunasi tunggakan. “Bagi yang tidak mampu ini, meskipun ditagih-tagih dengan peraturan yang ada sekarang, tetap tidak bisa keluar dari tunggakan. Uangnya memang tidak ada,” ujarnya.

Menanggapi kondisi tersebut, pemerintah kini tengah menyiapkan skema pemutihan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan yang benar-benar tidak mampu. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memulai kembali kepesertaan tanpa beban utang lama.

Ali Ghufron menilai kebijakan tersebut sebagai solusi yang realistis. Menurutnya, memberikan kesempatan baru kepada peserta lebih efektif dibanding terus menagih utang yang sulit dibayar. “Lebih baik fresh, diulangi lagi nanti mulai dari nol. Yang sudah punya utang itu dibebaskan,” ujarnya menegaskan.

Menunggu Keputusan Resmi Pemerintah

Meski demikian, keputusan final terkait rencana pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan masih menunggu pembahasan di tingkat pemerintah pusat. Menurut Ali, pengumuman resmi akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto atau oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat setelah kebijakan tersebut disetujui.

Kebijakan ini menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang selama ini kesulitan membayar iuran. Dengan adanya pemutihan, diharapkan akses layanan kesehatan bisa kembali terbuka bagi jutaan peserta yang saat ini terblokir karena tunggakan.

Referensi: Kompas TV