Purbaya Tanggapi Luhut Soal Anggaran MBG: Keputusan Tetap Lihat Realisasi

Isu pemangkasan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mencuat setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta agar anggaran tersebut tidak dipotong. Permintaan ini disampaikan Luhut dalam konteks perkembangan positif penyerapan anggaran MBG di lapangan.

Menurut CNN Indonesia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi secara terbuka permintaan tersebut. Ia menyebut bahwa pandangan Luhut menunjukkan sudah adanya pemantauan langsung terhadap kinerja anggaran MBG.

“Pak Luhut itu kan sudah mengakses penyerapan anggarannya, berarti dia nilai itu sudah bagus semua,” ujar Purbaya di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10).

Namun, ia menegaskan bahwa keputusan akhir tetap akan mengacu pada realisasi penyerapan hingga akhir Oktober 2025. Jika serapan anggaran tetap rendah, pemangkasan akan tetap dilakukan.

“Kalau tidak menyerap, ya kita akan potong juga,” lanjut Purbaya, seperti dikutip dari laporan Detik.

Luhut Nilai Serapan Anggaran MBG Sudah Membaik

Permintaan agar anggaran MBG tidak dipotong disampaikan Luhut seusai bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, di Kantor DEN, Jakarta Pusat. Dalam konferensi pers usai pertemuan, Luhut menyatakan bahwa serapan dana program MBG sudah menunjukkan tren membaik.

“Tadi kami pastikan juga bahwa penyerapan anggarannya sekarang kelihatan sangat membaik, sehingga Menteri Keuangan (Purbaya Yudhi Sadewa) ndak perlu nanti ngambil-ngambil anggaran yang tidak terserap,” kata Luhut.

Luhut juga meminta kepada Dadan agar anggaran yang telah disiapkan pemerintah benar-benar digunakan secara maksimal. Menurutnya, optimalisasi anggaran MBG memiliki peran penting dalam menggerakkan roda ekonomi, terutama di daerah-daerah.

Program MBG: Harapan Besar di Tengah Evaluasi Ketat

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional yang menyasar peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah dengan tingkat stunting tinggi. Anggaran program ini menjadi sorotan karena peran strategisnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, realisasi penyerapan anggaran kerap menjadi tantangan utama. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan, secara rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja anggaran di setiap kementerian/lembaga maupun instansi pelaksana program.

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, terdapat sejumlah pos anggaran yang belum menunjukkan serapan optimal hingga kuartal ketiga 2025, termasuk anggaran MBG. Hal inilah yang kemudian memicu rencana pemangkasan jika realisasi tidak menunjukkan perbaikan signifikan hingga akhir Oktober.

Ketegasan Purbaya: Serapan Anggaran Jadi Kunci

Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa meski menghargai pandangan dari berbagai pihak, termasuk Luhut, ia tetap akan bersikap tegas dalam urusan fiskal. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan secara efektif dan efisien.

Menurutnya, kehadiran Luhut yang memantau langsung penyerapan MBG patut diapresiasi, namun kebijakan tetap akan berdasarkan pada data realisasi di lapangan. “Kita tidak akan mempertahankan anggaran yang tidak digunakan,” ujarnya dalam pernyataan kepada media.

Langkah ini juga menjadi bagian dari prinsip pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel, sesuai dengan arahan Presiden untuk menjaga disiplin fiskal tanpa mengganggu program strategis.

Serapan Anggaran dan Dampaknya ke Ekonomi Daerah

Optimalisasi serapan anggaran memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama di daerah. Anggaran MBG yang tepat sasaran tidak hanya berfungsi meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal melalui pengadaan bahan makanan, tenaga kerja, dan logistik.

Luhut menekankan pentingnya menggunakan anggaran MBG secara maksimal agar mampu memberi efek ganda (multiplier effect). Ia bahkan menyebut bahwa program ini bisa menjadi stimulan bagi ekonomi desa jika dijalankan dengan baik dan konsisten.

“Kalau anggarannya diserap dengan benar, program ini bisa gerakkan ekonomi rakyat kecil,” ujar Luhut.

Analisis: Di Mana Titik Temunya?

Pernyataan dua tokoh pemerintah ini menggambarkan dinamika dalam pengelolaan anggaran nasional. Di satu sisi, Luhut ingin memastikan bahwa program strategis tidak terganggu karena isu teknis serapan. Di sisi lain, Purbaya tetap memegang prinsip efisiensi dan akuntabilitas fiskal.

Dari sudut pandang ekonomi, serapan anggaran yang optimal memang sangat penting. Namun, transparansi dan kualitas belanja juga tidak boleh diabaikan. Evaluasi secara menyeluruh terhadap kendala realisasi, distribusi dana, dan pelaksanaan program di lapangan akan menjadi kunci dalam menentukan arah kebijakan akhir.

Jika sampai akhir Oktober penyerapan tetap rendah, bukan tidak mungkin sebagian dana dialihkan ke program lain yang lebih siap secara pelaksanaan. Hal ini merupakan praktik umum dalam manajemen keuangan negara untuk menjaga efisiensi belanja negara.