Instruksi Tegas Prabowo Setelah Maraknya Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis

Di tengah pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), kasus keracunan massal mulai mencuat ke permukaan dan memicu keprihatinan publik serta dorongan bagi pemerintah untuk segera merespon. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan bahwa per 21 September 2025, jumlah korban keracunan akibat program ini telah mencapai 6.452 orang. Angka ini meningkat sebanyak 1.092 kasus dibandingkan pekan sebelumnya.

Kenaikan signifikan ini memicu desakan agar pemerintah menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) dan menghentikan sementara pelaksanaan MBG guna melakukan evaluasi menyeluruh. Beberapa lembaga dan kementerian pun merespons cepat dengan memanggil rapat koordinasi dan merancang langkah-langkah pengawasan yang lebih ketat.

Presiden Prabowo Subianto kemudian mengeluarkan arahan tegas agar kejadian serupa tidak terulang dan agar keselamatan anak-anak sebagai penerus bangsa menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG.

Arahan Presiden: Tiga Langkah Utama

Pasca rapat koordinasi, terdapat tiga poin tindakan utama yang menjadi penekanan dari Presiden melalui kementerian-kementerian terkait:

1. Penutupan sementara SPPG bermasalah
   Pemerintah akan menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti bermasalah. Penutupan ini dilakukan sambil mengevaluasi sistem, sarana, dan proses pelayanan gizi agar keamanan makanan dapat terjamin.

   Instruksi tersebut mencakup kewajiban melakukan sterilisasi alat makan, memperbaiki sistem sanitasi, kualitas air, dan alur limbah pada semua SPPG, bukan hanya yang sudah terjadi kasus keracunan. Pemerintah menekankan agar semua fasilitas terkait diperiksa dan dibersihkan sesuai standar.

2. Kewajiban Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS)
   Sebelumnya, memiliki sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS) bersifat sukarela bagi SPPG. Namun, terkait maraknya kasus keracunan, pemerintah menegaskan bahwa mulai saat ini semua SPPG harus mempunyai SLHS sebagai persyaratan operasional.

   Penegasan ini bertujuan agar tidak ada fasilitas yang beroperasi tanpa jaminan kualitas kebersihan dan sanitasi makanan yang memadai. Dengan sertifikasi tersebut, diharapkan kualitas penyajian makanan dapat meningkat dan risiko keracunan bisa ditekan.

3. Penguatan pengawasan melalui Kemenkes dan lembaga lokal
   Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan diberi peran tambahan untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan MBG. Instruksi presiden menyebutkan bahwa Kemenkes harus melibatkan puskesmas dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk melakukan pemantauan rutin di lokasi SPPG.

   Sistem pengawasan ini bertujuan agar proses pengolahan, distribusi, dan penyajian makanan bergizi dapat dipantau secara berkala dan terstandar. Dengan demikian, pemerintah berharap kepercayaan publik terhadap program MBG bisa dikembalikan melalui jaminan keamanan gizi.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan bahwa insiden keracunan bukanlah persoalan angka belaka, melainkan menyangkut keselamatan generasi berikutnya. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperlakukan kasus ini dengan sangat serius.

Tantangan dan Catatan Penting

Distribusi & kualitas pelaksanaan
Program makan bergizi gratis dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia dengan target menjangkau sekolah-sekolah dasar, khususnya di daerah yang dinilai membutuhkan. Namun, penanganan massal menghadapi tantangan logistik, variasi kualitas bahan, dan kapasitas juru masak lokal.

Bila pengawasan dan standar kebersihan tidak diatur dengan ketat, potensi penyimpangan, kontaminasi mikroba, atau kesalahan teknis dalam pengolahan dapat terjadi. Kasus keracunan massal ini menjadi alarm bahwa pengawasan tidak boleh dianggap enteng.

Koordinasi antar lembaga
Pelaksanaan program seperti MBG melibatkan banyak pihak: kementerian, dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota, dinas pendidikan, pihak sekolah, puskesmas, dan penyedia lokal. Koordinasi yang lemah di antara pemangku kebijakan menjadi salah satu celah terjadinya kesalahan pelaksanaan.

Penerapan SLHS dan pengawasan rutin mensyaratkan standar terpusat dan protokol pelaporan yang jelas. Tanpa sistem koordinasi yang solid, perbedaan interpretasi atau kelalaian bisa muncul di lapangan.

Kepercayaan masyarakat
Kasus keracunan massal dapat merusak kepercayaan publik terhadap program pemerintah, terutama jika korban tersebar di banyak wilayah. Masyarakat bisa menjadi skeptis terhadap keamanan makanan yang diberikan sekolah, dan menolak partisipasi.

Untuk itu, transparansi data dan penanganan cepat menjadi penting agar publik melihat bahwa pemerintah bertindak serius dalam memperbaiki sistem.

Langkah Implementasi di Lapangan

Agar arahan pemerintah dapat berjalan efektif, beberapa langkah praktis dapat dilakukan:

• Pemda dan dinas terkait harus cepat menindaklanjuti instruksi pusat, memastikan SPPG lokal yang bermasalah dihentikan sementara dan diperbaiki.

• Puskesmas dan UKS bisa melakukan inspeksi rutin, mengambil sampel makanan acak, dan melaporkan temuan ke lembaga pusat.

• Kementerian/lembaga pusat perlu menyediakan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas terkait kebersihan, sanitasi, alur pelayanan makanan, dan kapasitas sumber daya manusia (juru masak, tenaga kebersihan).

• Pelatihan bagi juru masak dan petugas gizi lokal sangat penting agar mereka memahami standar kebersihan pangan dan prosedur sanitasi secara benar.

• Pemantauan berkala harus dilengkapi dengan sistem pelaporan transparan, sehingga instansi pusat dapat mengetahui kondisi lapangan dengan cepat.

• Edukasi bagi orang tua, siswa, dan tenaga sekolah mengenai pentingnya kebersihan, keamanan makanan, dan cara mengenali gejala keracunan juga perlu digencarkan agar masyarakat turut aktif memperhatikan kualitas makanan.

Relevansi Kasus Serupa

Kasus keracunan akibat program makan sekolah bukanlah fenomena baru di Indonesia atau di negara lain. Dalam beberapa kesempatan sebelumnya, ditemukan bahwa penyimpangan sanitasi, ketidakpatuhan standard, atau distribusi yang tidak benar menjadi faktor utama.

Misalnya, di beberapa daerah, laporan lokal menyebutkan bahwa kebersihan dapur sekolah, kandungan mikroba pada bahan makanan, serta prosedur penyimpanan yang kurang baik menjadi penyebab munculnya kasus keracunan. (Referensi lokal terkait dapat dilacak melalui laporan media daerah setempat).

Mengamati pengalaman masa lalu, penting bagi pemerintah saat ini untuk tidak hanya memperbaiki secara teknis, tetapi juga memastikan sistem pengawasan jangka panjang dan keterlibatan aktif masyarakat agar MBG dapat tetap berjalan dengan aman dan efektif.

DetikHealth