Prabowo Revisi 8 Program Cepat Pemerintah 2025, Termasuk Kenaikan Gaji Pejabat & ASN

Presiden Prabowo Subianto telah mengubah beberapa poin dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Perubahan ini bagian dari pemutakhiran terhadap Perpres 109 Tahun 2024, dengan fokus pada 8 Program Hasil Terbaik Cepat.

Salah satu poin yang menonjol adalah kenaikan gaji untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk guru, dosen, tenaga kesehatan, serta juga TNI/Polri dan pejabat negara.

Perpres 79/2025 ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 30 Juni 2025.

Berikut adalah delapan poin utama dari Program Hasil Terbaik Cepat yang direvisi:

1. Pangan & Gizi: Memberikan makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren; bantuan gizi bagi ibu hamil dan balita.

2. Kesehatan: Pemeriksaan kesehatan gratis, penuntasan kasus tuberkulosis (TBC), serta pembangunan rumah sakit lengkap di kabupaten yang membutuhkan.

3. Sekolah Unggul & Infrastruktur Pendidikan: Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, serta renovasi sekolah yang perlu diperbaiki.

4. Program Sosial: Kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha untuk społeczność ekonomi yang kurang mampu, serta bantuan langsung tunai (BLT).

5. Infrastruktur Desa & Perumahan: Pembangunan di daerah desa dan kelurahan, rumah murah yang sanitasi baik, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah serta generasi milenial dan Gen Z.

6. Kenaikan Gaji ASN, TNI/Polri dan Pejabat Negara: Memperluas cakupan kenaikan gaji, tidak hanya ASN umum tapi juga pejabat negara serta aparat keamanan.

7. Pembangunan dan Penerimaan Negara: Optimalisasi penerimaan negara, termasuk rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) dan target peningkatan rasio penerimaan ke PDB menjadi sekitar 23%.

8. Program Cepat Output Signifikan: Fokus ke kegiatan prioritas yang hasilnya langsung terasa dalam pembangunan nasional, dengan 83 kegiatan prioritas utama sebagai penekanan.

Perubahan ini juga dipandang sebagai usaha memberikan kepastian bagi ASN dan pejabat terkait kesejahteraan mereka, sekaligus memperkuat kapasitas pemerintah dalam mencapai target pembangunan.