Komdigi Panggil TikTok dan Meta soal Konten Hoaks dan Provokasi di Demo DPR

Sedang ramai diperbincangkan, Komdigi—atau Kementerian Komunikasi dan Digital—mengambil sikap tegas usai demo DPR yang bikin heboh. Belum reda kehebohan di jalanan, kini perhatian beralih ke jagat maya karena Komdigi bakal memanggil dua platform raksasa: TikTok dan Meta.

Jadi, kemarin itu demo di sekitar gedung DPR sempat ricuh. Banyak konten yang keluar dari situ—baik itu video live, unggahan, atau narasi yang beredar cepat di medsos. Nah, Komdigi melihat fenomena ini sebagai sesuatu yang cukup serius. Mereka bilang kalau konten hoaks, disinformasi, dan ujaran kebencian—atau biasa disingkat DFK (Disinformasi, Fitnah, Kebencian)—bisa merusak sendi demokrasi kita.

Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Angga Raka Prabowo, konten-konten seperti itu “di-engineering” alias sengaja dibuat untuk memancing reaksi berlebihan atau bahkan memecah laju aspirasi yang seharusnya damai. Jadi, niat awal demo yang mungkin ingin menyampaikan keluhan atau aspirasi, malah biased karena efek narasi yang sudah dimanipulasi. Ini bikin banyak orang jadi bingung, bahkan kesal—padahal aslinya belum tentu sama seperti yang terlihat di layar.

Platform Dipanggil—Kenapa?

Angga bilang, pihaknya sudah mengontak langsung TikTok—terutama Head TikTok Asia Pasifik, Helena—untuk segera datang ke Jakarta dan duduk bareng. Tujuannya jelas: ngobrol serius soal fenomena ini dan memastikan platform bisa menindaklanjuti konten berbahaya. Komunikasi juga sudah dibangun dengan tim TikTok Indonesia maupun perwakilan Meta Indonesia.

Yang menarik adalah, Komdigi nggak maksud membungkam kebebasan berekspresi. Justru, mereka menekankan bahwa take down konten itu penting untuk mencegah provokasi berujung chaos, bukan untuk mengekang suara rakyat. Jadi, diskusinya bukan soal sensor, tapi soal menjaga agar ruang digital tetap sehat dan aspirasi disampaikan dengan damai.

Komdigi mendorong agar platform-platform besar ini mengimplementasikan sistem deteksi otomatis—AI-based misalnya—yang bisa mengenali apakah konten itu palsu, hasil rekayasa, atau berpotensi menimbulkan kebencian. Kalau ketahuan, langsung jatuh take down—bukan setelah banyak yang melihat dan jadi rusuh duluan.

Tujuannya supaya ruang publik tetap aman: pribadinya bisa bicara, tapi tanpa ikut menyebarkan konten yang menyesatkan orang lain.

Kuncinya: Komdigi tidak menghalangi suara rakyat. Mereka hanya ingin platform punya sistem proaktif yang bisa melindungi ruang publik dari ulah oknum yang nggak bertanggung jawab. Menyampaikan aspirasi itu hak, tapi bukan jadi ajang provokasi dari informasi yang cuma dibuat semenarik mungkin tanpa fakta yang valid.

Demo memang sudah jadi bagian demokrasi. Tapi sekarang, kita diingatkan bahwa jalan ke demokrasi juga harus aman secara digital. Jangan sampai konten yang kacau di medsos bikin kerusuhan dua kali lebih parah daripada aslinya.