DPR Mulai Uji Kelayakan Hakim MK Pengganti Arief Hidayat Hari Ini

Hari ini jadi hari penting di DPR, khususnya Komisi III. Mereka menggelar fit and proper test calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan menggantikan Arief Hidayat, yang pensiun pada Februari 2026. Ini bukan acara formal kaku, tapi justru jadi momen sibuk menilai satu calon tunggal dengan harapan bisa meneruskan peran penting di lembaga konstitusional.

Mengapa Harus Fit and Proper Test?

Sebelumnya, pada Selasa (19/8/2025), Badan Musyawarah (Bamus) DPR memutuskan bahwa Komisi III lah yang akan memproses penggantinya Arief Hidayat. Maklum, sesuai aturan dalam UU MK, saat hakim konstitusi mendekati usia pensiun—70 tahun—MK wajib melaporkan ke DPR setidaknya enam bulan sebelum pensiun, supaya ada waktu cukup untuk proses pengganti. Arief Hidayat bakal genap usia 70 pada Februari 2026. Makanya, DPR sudah menyiapkan prosedur jauh-jauh hari.

Dari surat itu muncul titik awal: DPR pun mulai mempersiapkan proses seleksi. Fit and proper test jadi pintu masuk. Hari ini, pada pukul 10.00 WIB, Komisi III DPR resmi menggelar uji kelayakan itu.

Siapa Calonnya? Hanya Satu, Lho

Menariknya, bukan banyak nama yang dihadirkan seperti dalam seleksi panelistik biasa. DPR hanya menyiapkan satu calon sebagai pengganti. Tentu ini agak unik karena dalam sistem demokrasi dan seleksi, biasanya tersedia beberapa alternatif. Tapi DPR memilih satu orang saja—sekali tes, langsung tuntas.

Wakil Ketua Komisi III, Ahmad Sahroni, mengungkapkan bahwa fit and proper test kemungkinan besar akan berlangsung “besok” (merujuk hari ini jika kita berbicara pada Selasa kemarin). Dan dia memastikan prosesnya hanya untuk satu calon.Identitas calon sendiri belum diumumkan hari ini. Sahroni juga berharap calon itu setidaknya lebih baik daripada Arief Hidayat—bahkan meski Arief dikenal punya reputasi baik, calon tentu diharapkan membawa keunggulan atau perspektif baru.

Mekanisme Resmi Sesuai Aturan

Sebagai pengingat, mekanisme ini mengikuti struktur berikut:

1. MK mengirim surat pemberitahuan ke DPR saat hakim konstitusi mendekati usia pensiun (6 bulan sebelum).

2. DPR melalui Bamus kemudian menugaskan Komisi III untuk mengurus proses pemilihan pengganti.

3. Komisi III menyelenggarakan fit and proper test terhadap calon yang diusulkan—Hari ini adalah implementasi tahap ini.

4. Setelah fit and proper test selesai, DPR punya waktu 30 hari kerja untuk mengajukan nama calon ke Presiden. Presiden kemudian punya waktu 7 hari kerja untuk menetapkan pengangkatan hakim baru.

Kenapa Hanya Satu?

Pertanyaan besar muncul: kenapa hanya satu kandidat? Ada dua kemungkinan:

• Efisiensi. DPR mungkin cuma menerima satu usulan dari partainya, sehingga cenderung langsung fokus tanpa harus membanding antar kandidat.

• Kesepakatan internal. Bisa jadi partai pengusul atau lembaga terkait sudah punya nama tunggal yang disepakati bersama, sehingga tidak ada opsi kompetitor.

Seperti yang dikatakan Ahmad Sahroni, jika calon itu “lebih baik lah”—bukan untuk mengecilkan Arief, tapi memberi harapan bahwa regenerasi bisa membawa hal-hal baru.

Dampaknya untuk MK dan Lembaga Hukum

MK dikenal sebagai lembaga yang penuh integritas, mengadili sengketa konstitusi hingga pilpres. Posisi hakim konstitusi yang kosong bisa bikin kegaduhan lembaga—mulai dari sidang yang tertunda hingga kebijakan tak bisa ditentukan satu suara. Makanya proses ini sangat penting buat keberlanjutan kerja MK.

Saat ini, dengan sudah dikiriminya surat pemberitahuan oleh Ketua MK, Suhartoyo, kepada DPR, maka seluruh rangkaian selanjutnya bergantung pada bagaimana DPR merespons dan segera melaksanakan proses fit and proper test.

Riuh Kesiapan dan Harapan

Hari ini Komisi III disibukkan dengan jadwal fit and proper test. Anggotanya pasti menyiapkan pertanyaan teknis hukum, track record calon, integritas, hingga visi ke depan. Mereka juga harus menilai apakah calon punya independensi, objektivitas, dan kompetensi untuk jadi hakim konstitusi.

Debat di benak publik mungkin: apakah satu nama cukup represntatif? Apakah mekanisme transparan? DPR harus tanggapi dengan menjelaskan alasan praktis serta menjamin transparansi proses agar publik tetap percaya pada legitimasi MK.