17+8 Tuntutan Rakyat: Desakan Reformasi yang Tak Boleh Diabaikan

“17+8 Tuntutan Rakyat” menjadi simbol aktual desakan masyarakat terhadap pengambil kebijakan pusat. Lewat narasi yang kuat dan medium Instagram, sekelompok figur publik menyuarakan harapan agar pemerintah, DPR, serta TNI/Polri segera mewujudkan perbaikan konkret di berbagai bidang.

Asal Usul dan Penyusunan

Tuntutan ini ditebar lewat unggahan di akun Instagram Jerome Polin, disusun dalam waktu hanya sekitar tiga jam oleh Andovi da Lopez, Jerome Polin, Salsa Erwin, dan tokoh publik lain. Formatnya terbagi: 17 tuntutan jangka pendek, ditargetkan rampung pada 5 September 2025, dan 8 tuntutan jangka panjang yang diharapkan terealisasi hingga 31 Agustus 2026.

17 Tuntutan Jangka Pendek (Deadline: 5 September 2025)

Mencakup permintaan aksi cepat dari berbagai lembaga dan institusi:

• Bentuk tim investigasi independen untuk kasus kekerasan selama demo—termasuk Affan Kurniawan dan Umar Amarudin.

• Tarik TNI dari pengamanan sipil dan batalkan revisi UU TNI (yang kontroversial).

• Bebaskan demonstran yang ditahan dan hentikan kriminalisasi.

• Proses hukum transparan terhadap aparat yang melakukan pelanggaran.

• Hentikan tindakan represif oleh kepolisian dan ikuti SOP.

• Bekukan kenaikan tunjangan DPR, batalkan fasilitas baru.

• Terapkan transparansi anggaran DPR secara proaktif.

• Selidiki kekayaan anggota DPR yang mencurigakan.

• Usut anggota DPR yang melecehkan aspirasi publik.

• Partai politik harus menindak kader yang etika publiknya meresahkan.

• Lakukan dialog publik antara partai dengan mahasiswa dan ormas.

• Bebaskan buruh dari PHK massal dan lindungi hak pekerja kontrak.

• Jamin upah layak di sektor tenaga kerja.

• Dialog terbuka antara pemerintah dan serikat buruh.

8 Tuntutan Jangka Panjang (Deadline: 31 Agustus 2026)

Lebih menekankan reformasi sistemik:

• Audit independen atas DPR dan standardisasi kualifikasi anggota DPR.

• Hapus hak istimewa seperti pensiun seumur hidup, kendaraan, dan fasilitas lainnya.

• Reformasi partai politik dan perkuat pengawasan kelembagaan.

• Rancangkan reformasi pajak yang adil.

• Sahkan RUU Penyitaan Aset Koruptor.

• Tingkatkan independensi KPK dan tegas terhadap pelaku korupsi.

• Profesionalisme dan humanisasi aparat kepolisian.

• TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.

• Tinjau dan perbaiki kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan secara inklusif

Titik Fokus: Transparansi, Reformasi, Empati

Ketiga kata ini menjadi landasan tuntutan untuk memastikan pemerintahan terbuka, bertanggung jawab, serta mendengar dan merespons kebutuhan rakyat.

Momentum dan Relevansi

Tuntutan ini muncul pasca-pemicu demonstrasi besar, termasuk kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan dan revisi undang-undang yang dinilai melemahkan supremasi sipil—menjadikan 17+8 tuntutan sebagai representasi langsung kegerahan publik