Purbaya Tegas: Gaji di Atas Rp 10 Juta Tetap Kena Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) hanya berlaku untuk pekerja dengan penghasilan maksimal Rp 10 juta per bulan. Ia memastikan batas tersebut tidak akan dinaikkan hingga program berakhir pada tahun 2026.

Menurut Purbaya, menaikkan batas gaji penerima insentif pajak akan menjadi beban berat bagi keuangan negara. Pemerintah, katanya, tetap membutuhkan dana untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional.

“Enggak, jangan seperti itu terus, minta duit-minta duit terus. Lihat dulu ekonominya seperti apa, nanti kalau sudah mereka bisa membayar, bayar! Jangan semuanya gratis, nanti saya bangkrut, gimana saya bisa bangun daerah, membiayai program pembangunan, nggak bisa,” kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (17/10/2025).

Ia menjelaskan, bila seluruh masyarakat dibebaskan dari pajak, maka penerimaan negara akan anjlok drastis. “Jadi jangan semuanya gratis, kalau semuanya gratis pendapatan pajak nol, bubar lah kita. Jadi harus hitung yang optimal seperti apa,” ujarnya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus membersihkan sistem anggaran di tingkat pusat dan daerah, termasuk memperbaiki tata kelola perpajakan.

Menurutnya, langkah ini penting agar masyarakat memiliki kepercayaan lebih tinggi terhadap pemerintah dan bersedia membayar pajak secara sukarela.

“Kita bersihkan pemerintah pusat, daerah, pajak supaya Anda bayar pajaknya juga rela nanti,” imbuh Purbaya.

Ia juga menekankan bahwa kebijakan fiskal harus dijalankan secara bertanggung jawab, bukan hanya untuk memenuhi tuntutan sementara, melainkan demi menjaga keseimbangan keuangan negara. Pemerintah, katanya, tetap berkomitmen memberikan insentif bagi sektor padat karya dan pariwisata, namun dengan batasan yang realistis sesuai kemampuan anggaran.