OTT Gubernur Riau: KPK Sita Uang Rp1,6 Miliar, Ungkap Modus Jatah Preman

KPK Tangkap Gubernur Riau, Terungkap Dugaan Praktik Jatah Preman di Balik OTT

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat daerah. Kali ini, lembaga antirasuah menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid bersama sembilan orang lainnya dalam operasi di wilayah Riau pada Senin (3/11/2025).

Berdasarkan keterangan resmi dari Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, seluruh pihak yang diamankan telah diterbangkan ke Jakarta dan menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (4/11). “Pihak-pihak yang sudah diamankan dan dibawa ke Gedung Merah Putih saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif,” kata Budi melalui keterangan tertulis.

Pejabat Dinas PUPR Ikut Terseret

Dalam OTT tersebut, KPK juga menangkap Kepala Dinas PUPR-PKPP Riau, Muhammad Arief Setiawan, serta Sekretaris Dinas, Ferry Yunanda. Kedua pejabat itu tiba di Gedung Merah Putih bersamaan dengan Gubernur Riau.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa operasi ini berkaitan dengan proyek-proyek di Dinas PUPR-PKPP Riau. Penyidik menduga adanya praktik pemerasan yang dilakukan terhadap pihak tertentu dalam pengelolaan anggaran dinas tersebut.

Selain menangkap sejumlah pejabat, KPK juga menyita uang tunai dalam berbagai mata uang, termasuk rupiah, dolar Amerika Serikat, dan poundsterling dengan nilai total setara Rp1,6 miliar. “Tim juga mengamankan barang bukti sejumlah uang dalam bentuk rupiah, US$, dan poundsterling,” ujar Budi.

Orang Kepercayaan Gubernur dan Tenaga Ahli Juga Diperiksa

KPK turut mengamankan Tata Maulana, orang kepercayaan Gubernur Abdul Wahid, yang ditangkap bersama sang gubernur di sebuah kafe di Riau. “Terhadap saudara AW yang merupakan kepala daerah atau gubernur, tim sempat melakukan pencarian dan pengejaran yang kemudian diamankan di salah satu kafe di Riau,” jelas Budi.

Selain itu, Tenaga Ahli Gubernur, Dani M Nursalam, juga ikut diperiksa setelah menyerahkan diri pada Selasa malam (4/11). Menurut Budi, Dani sempat menghindari tim penindakan saat operasi dilakukan, namun akhirnya mendatangi penyidik untuk menjalani pemeriksaan. “Sehingga total yang sedang dilakukan pemeriksaan oleh penyidik saat ini berjumlah 10 orang,” tuturnya.

Tata Maulana disebut sebagai tangan kanan Abdul Wahid yang berperan penting dalam pengaturan anggaran. “Swasta, orang kepercayaan Sdr. AW (Gubernur),” tambah Budi.

Modus Pemerasan dan Dugaan Praktik Jatah Preman

Menurut KPK, kasus ini merupakan dugaan tindak pidana pemerasan terkait anggaran Dinas PUPR-PKPP. Dana proyek diduga dimanipulasi melalui penambahan anggaran yang disertai dengan “jatah” atau setoran tertentu kepada kepala daerah.

“Dugaan tindak pidana korupsi ini adalah dugaan tindak pemerasan yang berkaitan dengan anggaran di Dinas PUPR,” kata Budi.

Menariknya, KPK juga menemukan adanya praktik “jatah preman” atau “japrem” dalam mekanisme penambahan anggaran tersebut. “Terkait dengan penambahan anggaran di Dinas PUPR tersebut, kemudian ada semacam japrem atau jatah preman sekian persen untuk kepala daerah. Itu modus-modusnya,” ujarnya.

Budi menambahkan bahwa uang Rp1,6 miliar yang disita bukanlah penerimaan pertama. “Uang itu diduga bagian dari sebagian penyerahan kepada kepala daerah. Artinya, kegiatan tangkap tangan ini adalah bagian dari beberapa penyerahan sebelumnya,” jelasnya.

Penyidikan Masih Berlanjut

Hingga kini, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap seluruh pihak yang diamankan. Lembaga antikorupsi itu belum mengumumkan status hukum Abdul Wahid dan pejabat lain yang terlibat dalam kasus ini.

KPK menegaskan akan segera menyampaikan perkembangan hasil pemeriksaan setelah seluruh barang bukti dan keterangan saksi dianalisis secara menyeluruh.

Referensi: CNN Indonesia