Mengenal Sosok Gatut Sunu, Kepala Daerah Tulungagung yang Diamankan KPK

Nama Gatut Sunu Wibowo tengah menjadi sorotan setelah diamankan dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi di wilayah Jawa Timur. Dalam operasi tersebut, total 16 orang turut diamankan, termasuk Gatut yang menjabat sebagai Bupati Tulungagung.

Berdasarkan keterangan resmi dari pihak KPK, operasi ini dilakukan pada Jumat malam, 10 April 2026. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa tim masih melakukan pendalaman di lapangan. “Benar, malam ini KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup di wilayah Jawa Timur. Di mana tim mengamankan sejumlah 16 orang, salah satunya Bupati Tulungagung,” kata Budi Prasetyo.

Hingga saat ini, KPK belum merinci lebih lanjut terkait pihak-pihak lain yang diamankan maupun kasus yang melatarbelakangi OTT tersebut. Menurut Budi, proses pemeriksaan masih berlangsung dan perkembangan akan disampaikan kemudian.

Latar Belakang dan Karier Gatut Sunu Wibowo

Gatut Sunu Wibowo diketahui lahir pada 17 Desember 1967 dan saat ini berusia 56 tahun. Ia dikenal sebagai seorang pengusaha lokal di Tulungagung sebelum terjun ke dunia politik.

Dalam perjalanan politiknya, Gatut pernah menjadi bagian dari PDI Perjuangan. Namun, pada kontestasi Pilkada 2024, ia memilih maju melalui jalur partai lain. Keputusan tersebut membuatnya diusulkan untuk diberhentikan dari keanggotaan partai.

Pada Pilkada tersebut, Gatut berpasangan dengan Ahmad Baharudin dan maju sebagai calon Bupati Tulungagung dengan dukungan Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera. Pasangan ini dikenal dengan sebutan Gabah.

Sebelum menjabat sebagai bupati, Gatut juga pernah menduduki posisi Wakil Bupati Tulungagung. Saat itu, ia mendampingi Maryoto Birowo dalam sisa masa jabatan periode 2018 hingga 2023.

Karier politiknya yang cukup panjang di tingkat daerah menjadikan Gatut sebagai salah satu figur yang cukup dikenal di Tulungagung. Namun, penangkapan dalam OTT KPK ini menjadi babak baru yang kini tengah menjadi perhatian publik.

KPK sendiri memiliki waktu maksimal 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam operasi tersebut. Hingga saat ini, proses pemeriksaan masih berlangsung dan belum ada penjelasan resmi terkait perkara yang sedang ditangani.

Referensi:
Detik