Misteri Kasus Andrie Yunus Belum Terungkap, KontraS Soroti Minim Transparansi

Kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Andrie Yunus, masih menyisakan tanda tanya besar setelah lebih dari satu bulan berlalu. Berbagai kejanggalan dalam proses hukum pun mulai disorot.

Berdasarkan keterangan dari Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya, penanganan kasus ini dinilai belum berjalan secara transparan dan akuntabel seperti yang dijanjikan di awal. Ia menilai proses hukum yang dilakukan di internal militer belum mampu membuka fakta secara utuh kepada publik.

“Proses hukum yang berjalan tidak sesuai dengan komitmen awal untuk mengungkap kasus secara transparan dan akuntabel,” kata Dimas dalam keterangannya.

Salah satu hal yang disorot adalah belum diungkapnya identitas empat tersangka yang diduga terlibat dalam penyiraman air keras tersebut. Selain itu, penyelidikan yang dilakukan oleh Pusat Polisi Militer dinilai tidak menguraikan secara rinci fakta-fakta penting yang sebelumnya telah disampaikan oleh tim kuasa hukum korban.

KontraS juga menyoroti adanya dugaan keterlibatan lebih banyak pihak. Berdasarkan data yang dihimpun Tim Advokasi untuk Demokrasi, terdapat indikasi sekitar 16 orang yang terlibat dalam pengintaian, komunikasi, hingga koordinasi sebelum kejadian berlangsung.

Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa kasus tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan melibatkan jaringan yang lebih luas. Namun hingga kini, dugaan tersebut belum dijelaskan secara terbuka oleh pihak berwenang.

Dimas juga menyinggung soal tanggung jawab komando dalam struktur Badan Intelijen Strategis. Menurutnya, pertanggungjawaban tidak cukup hanya sebatas etik, tetapi juga harus menyentuh aspek pidana jika terbukti ada keterlibatan atasan.

“Pertanggungjawaban komando tidak hanya berhenti pada etik, tetapi juga harus mencakup sanksi pidana terhadap atasan yang mengetahui atau bertanggung jawab,” ujar Dimas.

Dugaan Intimidasi dan Pembatasan Kebebasan Ekspresi

Selain persoalan hukum, KontraS turut menyoroti adanya dugaan teror dan intimidasi terhadap pihak-pihak yang menyatakan solidaritas kepada Andrie. Insiden ini disebut masih terus terjadi pascakejadian.

Menurut KontraS, kondisi tersebut menunjukkan adanya siklus kekerasan dan impunitas yang belum terputus. Tanpa mekanisme hukum yang adil dan transparan, situasi ini dikhawatirkan akan terus berulang.

Tidak hanya itu, tindakan pemblokiran konten terkait kampanye solidaritas Andrie di media sosial juga menjadi perhatian. Dimas menilai langkah tersebut bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi dan kebebasan pers.

Di sisi lain, lembaga legislatif juga dinilai belum mengambil langkah tegas. KontraS menyoroti sikap Komisi III DPR yang belum mendorong pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta independen.

Padahal, tim independen dinilai penting untuk memastikan proses pengumpulan fakta berjalan objektif tanpa konflik kepentingan.

Kasus ini bermula ketika Andrie Yunus diserang dengan air keras pada pekan kedua Maret lalu, usai menghadiri sebuah diskusi di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Saat ini, berkas perkara dan para tersangka telah dilimpahkan ke pengadilan militer. Namun, pasal yang dikenakan masih sebatas penganiayaan, bukan percobaan pembunuhan berencana, yang turut menjadi sorotan publik.

Referensi:
CNN Indonesia