Harga Fiber Optik Melonjak Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia Ikut Tertekan

Kenaikan harga bahan baku fiber optik mulai memberikan tekanan serius terhadap pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia. Kondisi ini menjadi perhatian utama pelaku industri karena berpotensi memperlambat ekspansi jaringan, terutama di daerah yang belum terjangkau layanan internet.

Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku impor fiber optik masih sangat tinggi, mencapai sekitar 90 persen. Situasi ini membuat industri dalam negeri sangat rentan terhadap fluktuasi harga global.

Menurut Ketua Umum APJATEL, Jerry Mangasas Siregar, faktor geopolitik global turut memperburuk kondisi rantai pasok bahan baku. Salah satu material penting yang kini mulai langka adalah corning, bahan utama dalam pembuatan fiber optik.

“[Corning] itu bahan baku fiber optik, dan juga digunakan untuk kebutuhan lain seperti alutsista,” kata Jerry Mangasas Siregar di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Tidak hanya itu, kenaikan harga juga terjadi pada HDPE, yaitu material pelindung kabel fiber optik. Jerry menjelaskan bahwa gangguan distribusi global turut mendorong lonjakan harga bahan ini.

“Distribusi global, termasuk yang melewati Selat Hormuz sekitar 20-25 persen, ikut memengaruhi. Di internal kami, kenaikan bisa mencapai 15-17 persen, salah satunya HDPE,” jelasnya.

Meski demikian, ia menilai kenaikan harga dari pemasok China tidak sepenuhnya disebabkan oleh faktor distribusi. Ada unsur strategi bisnis yang memanfaatkan momentum kondisi global.

“Secara peta global, distribusi dari China tidak harus lewat Selat Hormuz. Tapi momentum ini dimanfaatkan untuk menaikkan harga. Ini kan bisnis, mereka tentu mencari keuntungan,” tambah Jerry.

Dampak Kenaikan Harga terhadap Pembangunan Jaringan

Lonjakan harga bahan baku ini berdampak langsung pada pembangunan jaringan fiber optik di Indonesia. Saat ini, total panjang jaringan fiber optik nasional baru mencapai sekitar 1 juta kilometer dan belum merata di seluruh wilayah.

Menurut Jerry, cakupan jaringan baru menyentuh sekitar 30 persen dari total 514 kabupaten atau kota di 38 provinsi. Hal ini menunjukkan masih banyak daerah yang belum mendapatkan akses internet optimal.

Tingginya biaya investasi menjadi salah satu hambatan utama. Dalam kondisi normal, pembangunan jaringan bisa mencapai target tertentu setiap tahun. Namun, dengan kenaikan harga bahan baku, target tersebut harus disesuaikan.

“Bukan tidak ada pembangunan, tapi tidak dalam kondisi normal. Misalnya target 50 km per tahun, mungkin hanya bisa 10 km karena biaya bahan meningkat,” ungkapnya.

Meski menghadapi tekanan, pelaku industri memastikan pembangunan tetap berjalan. Hanya saja, laju pengembangan jaringan kemungkinan melambat dibandingkan rencana awal.

Untuk menjaga keberlanjutan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, APJATEL mendorong adanya dukungan dari pemerintah. Bentuk dukungan tersebut bisa berupa insentif maupun relaksasi kebijakan agar industri tetap mampu bertahan di tengah tekanan biaya.

Referensi:
Bloomberg Technoz