Proposal Board of Peace Ungkap Tahapan Pelucutan Senjata Hamas

Rencana pelucutan senjata Hamas dan kelompok milisi lainnya di Jalur Gaza mulai terkuak setelah dokumen dari Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) beredar ke publik. Dokumen tersebut menguraikan strategi bertahap selama delapan bulan untuk mengakhiri konflik dan mengubah tata kelola di wilayah tersebut.

Menurut laporan yang diperoleh Al Jazeera, rencana ini diajukan oleh Direktur Jenderal Board of Peace, Nickolay Mladenov. Skema yang ditawarkan bersifat timbal balik, di mana pelucutan senjata dilakukan bersamaan dengan langkah Israel membuka akses bantuan dan material rekonstruksi ke Gaza.

“Proses dekomisioning berjalan paralel dengan penarikan bertahap,” kata Nickolay Mladenov dalam pernyataannya di Dewan Keamanan PBB.

Selain itu, proposal tersebut juga mencakup pembentukan komite nasional yang akan mengambil alih administrasi Gaza. Komite ini berada di bawah naungan Board of Peace dan akan berfungsi sebagai pemerintahan sementara di wilayah tersebut.

Isu pelucutan senjata ini menjadi sangat sensitif. Hingga kini, Hamas tetap menolak menyerahkan senjata selama kehadiran militer Israel di Gaza belum berakhir. Di sisi lain, Israel masih melakukan pembatasan bantuan yang masuk ke wilayah itu, sehingga kondisi kemanusiaan semakin memburuk.

Tahapan Pelucutan dan Kewajiban Israel

Dalam dokumen tersebut, proses pelucutan senjata dibagi ke dalam beberapa fase. Fase pertama berlangsung selama dua minggu awal dan berfokus pada penghentian total operasi militer dari kedua pihak. Pada tahap ini juga diberlakukan protokol kemanusiaan sesuai kesepakatan gencatan senjata.

Selanjutnya, fase kedua dimulai dari hari ke-16 hingga hari ke-60. Pada tahap ini, proses pelucutan senjata mulai dijalankan secara nyata. Hamas dan kelompok lainnya diminta bekerja sama untuk menarik senjata berat secara bertahap, dimulai dari wilayah yang diduduki Israel hingga ke area yang masih berada di bawah kendali mereka.

Dalam fase ini pula, Hamas diwajibkan menghancurkan jaringan terowongan sebelum hari ke-90 sebagai bagian dari komitmen keamanan.

Sementara itu, Israel memiliki sejumlah kewajiban penting dalam rencana tersebut. Salah satunya adalah mengizinkan pembangunan hunian sementara bagi warga Gaza dalam bentuk prefabrikasi di lokasi yang disepakati.

Jika seluruh pihak menjalankan kewajibannya dalam tiga bulan pertama, proses akan berlanjut ke tahap berikutnya. Pasukan Israel dijadwalkan mulai menarik diri secara bertahap ke perimeter Gaza setelah verifikasi dari komite pemantau.

Pada fase selanjutnya, aparat keamanan di bawah komite nasional akan bertugas mengumpulkan seluruh senjata yang tersisa. Target penyelesaian tahap ini ditetapkan hingga hari ke-251.

Jika proses berjalan sesuai rencana, Israel akan menarik pasukannya dari Gaza, meskipun masih mempertahankan perimeter keamanan yang belum ditentukan secara rinci.

Di tahap akhir, pembatasan terhadap barang-barang penting seperti beton, baja, pupuk, dan bahan bakar akan dicabut. Selama ini, pembatasan tersebut diberlakukan karena dianggap berpotensi digunakan untuk kepentingan militer.

Meski demikian, sejumlah analis menilai rencana ini tidak mudah diwujudkan. Berdasarkan analisis yang disampaikan kepada Al Jazeera, proposal tersebut dinilai berpotensi menjadi bentuk penyerahan politik bagi Hamas.

Hingga kini, belum ada tanggapan resmi dari Hamas maupun Israel terkait rincian rencana tersebut. Tantangan terbesar masih terletak pada komitmen kedua pihak, terutama terkait penghentian operasi militer dan penarikan pasukan secara penuh.

Referensi:
CNN Indonesia