Natalius Pigai Minta Media Hentikan Spekulasi Reshuffle Kabinet

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta media massa untuk tidak kembali mengangkat dan memanaskan isu reshuffle atau kocok ulang kabinet. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul beredarnya kembali spekulasi mengenai perubahan susunan menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Natalius Pigai, isu reshuffle seharusnya tidak lagi diperdebatkan setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi secara terbuka menyatakan bahwa tidak ada agenda perombakan kabinet dalam waktu dekat. Ia menilai pengulangan isu tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Wartawan jangan goreng-goreng lagi. Itu kan sama aja dengan tidak menghormati apa pernyataan dari pemimpin negara,” kata Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, saat ditemui di kompleks parlemen, Senin (2/2).

Pigai menegaskan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara memiliki bobot dan mencerminkan sikap resmi pemerintah. Menurutnya, jika pejabat tersebut telah menyampaikan tidak ada reshuffle, maka hal itu seharusnya dijadikan pegangan.

“Cuma media aja yang naikin, kan mensesneg udah bilang tidak ada. Kalau mensesneg bilang tidak ada, itu tidak mungkin akan ada. Mensesneg lho, Mensesneg mengatakan tidak ada. Berarti tidak mungkin akan ada karena ini menyangkut integritas atas pernyataan,” kata Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia.

Istana Tegaskan Tidak Ada Agenda Reshuffle

Sebelumnya, pihak Istana juga telah memberikan klarifikasi terkait isu reshuffle kabinet. Berdasarkan keterangan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, hingga saat ini belum ada rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan rotasi atau pergantian menteri di Kabinet Merah Putih.

“Reshuffle kabinet? Belum, belum, belum ada,” kata Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, saat memberikan keterangan di kompleks parlemen pada Senin (19/1).

Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa fokus pemerintah saat ini masih pada pelaksanaan program kerja dan konsolidasi kabinet, bukan pada perubahan susunan kementerian.

Referensi:
CNNIndonesia