Kebijakan Baru India Paksa Vendor Ponsel Pasang Aplikasi Anti Kejahatan Siber

Pemerintah India memperkenalkan kebijakan baru yang mewajibkan produsen smartphone untuk menginstal aplikasi keamanan siber milik negara pada setiap perangkat yang akan dipasarkan. Kebijakan ini diberlakukan tanpa opsi bagi pengguna untuk menghapus aplikasi tersebut. Menurut pernyataan dalam dokumen internal Kementerian Telekomunikasi India, langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya kasus kejahatan siber serta maraknya peredaran ponsel curian.

Perintah tersebut disampaikan secara tertutup kepada sejumlah produsen pada 28 November dan memberikan waktu 90 hari untuk memastikan bahwa aplikasi Sanchar Saathi terpasang secara default pada perangkat baru. Selain itu, produsen juga diminta menambahkan aplikasi tersebut ke perangkat yang masih berada dalam rantai pasokan melalui pembaruan perangkat lunak.

Menurut Kementerian Telekomunikasi, kebijakan ini dirancang untuk memperkuat pengendalian terhadap ancaman siber yang memanfaatkan nomor IMEI palsu atau dipalsukan. Pemerintah menilai bahwa peningkatan penyalahgunaan jaringan telekomunikasi perlu ditangani dengan sistem pelacakan dan pemblokiran yang terintegrasi.

Protes Industri Teknologi dan Polemik Privasi

Kebijakan baru ini diperkirakan menimbulkan ketidaksenangan di kalangan produsen ponsel global seperti Apple, Samsung, Vivo, Oppo, dan Xiaomi. Menurut Counterpoint Research, Apple diprediksi hanya menguasai sekitar 4,5 persen dari 735 juta pengguna smartphone di India pada pertengahan 2025, sementara mayoritas menggunakan Android. Meski begitu, Apple tetap menjadi salah satu produsen yang paling sensitif terhadap isu privasi pengguna.

Sumber industri menyebutkan bahwa kebijakan internal Apple secara tegas melarang instalasi aplikasi milik pemerintah maupun pihak ketiga sebelum perangkat dijual. Selain itu, Apple sebelumnya sempat berselisih dengan regulator telekomunikasi India terkait pengembangan aplikasi anti-spam pemerintah.

Menurut Tarun Pathak, Direktur Riset Counterpoint, produsen kemungkinan akan menempuh upaya negosiasi. “Apple secara historis menolak permintaan semacam itu dari pemerintah,” kata Pathak. “Kemungkinan besar akan mencari titik tengah: alih-alih mengharuskan pemasangan wajib, mereka mungkin akan bernegosiasi dan meminta opsi untuk mendorong pengguna agar menginstal aplikasi tersebut,” tambahnya.

Tidak hanya produsen, para pendukung privasi juga menilai langkah pemerintah India sebagai kebijakan yang mengikis hak pengguna. Menurut Mishi Choudhary, seorang pengacara yang fokus pada advokasi internet, kebijakan ini berpotensi merugikan kebebasan pengguna. “Pemerintah secara efektif menghilangkan persetujuan pengguna sebagai pilihan yang berarti,” kata Choudhary, dikutip dari laporan yang beredar.

Berdasarkan laporan dari sejumlah organisasi advokasi, kebijakan serupa sebelumnya diterapkan Rusia pada Agustus melalui aplikasi pesan instan Max yang diwajibkan terpasang di ponsel baru. Langkah tersebut banyak menuai kritik dari pakar privasi global karena dinilai membuka peluang pengawasan yang berlebihan.

Aplikasi Sanchar Saathi dan Upaya Mengatasi Ponsel Curian

Sanchar Saathi merupakan aplikasi keamanan siber yang dirancang untuk mempermudah pemblokiran serta pelacakan ponsel hilang atau dicuri. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah India, aplikasi ini memungkinkan pengguna melakukan verifikasi perangkat melalui nomor IMEI, memblokir akses jaringan, hingga memutus koneksi yang dianggap mencurigakan.

Sejak pertama kali diluncurkan, aplikasi ini telah diunduh lebih dari 5 juta kali dan membantu memblokir lebih dari 3,7 juta ponsel yang hilang atau dicuri. Selain itu, lebih dari 30 juta koneksi seluler yang diduga bermasalah juga telah dinonaktifkan berkat integrasi database pusat yang dimiliki aplikasi tersebut.

Menurut catatan resmi pemerintah India, aplikasi ini membantu mengembalikan lebih dari 700.000 ponsel hilang. Sekitar 50.000 di antaranya berhasil ditemukan pada Oktober, menunjukkan efektivitas sistem pelacakan IMEI. Pemerintah menilai sistem ini dapat membantu kepolisian menekan peredaran ponsel ilegal di pasar gelap, terutama yang memanfaatkan perangkat curian untuk melakukan penipuan online.

India merupakan salah satu pasar smartphone terbesar di dunia dengan lebih dari 1,2 miliar pelanggan. Angka ini menjadikan India sebagai wilayah strategis bagi produsen global dan menjadikan setiap kebijakan barunya memiliki dampak besar bagi industri internasional.

Implikasi Kebijakan dan Dampak Jangka Panjang

Langkah India untuk memperketat penerapan aplikasi keamanan bawaan dinilai sebagian pihak sebagai upaya memperkuat keamanan nasional. Namun, kebijakan ini juga memantik diskusi panjang di kalangan pakar keamanan dan pemerhati privasi digital.

Sebagian pihak menilai bahwa kebijakan tersebut dapat menjadi preseden bagi negara lain untuk mewajibkan aplikasi pemerintah terpasang di perangkat pribadi, yang berpotensi mengurangi otonomi pengguna. Di sisi lain, pemerintah tetap mempertahankan argumentasi bahwa perlindungan masyarakat dari penipuan dan kejahatan siber membutuhkan sistem keamanan terintegrasi pada seluruh ponsel yang digunakan di wilayahnya.

Referensi: CNN Indonesia