Asal Usul Solo dan Surakarta Kisah Desa Sala, Kerajaan Mataram, dan Campur Tangan VOC

Perdebatan mengenai siapa pewaris takhta Keraton Surakarta Hadiningrat kembali memanas pada 2025, menyusul wafatnya Pakubuwono XIII. Di tengah silang pendapat tersebut, pertanyaan mengenai perbedaan Solo dan Surakarta kembali mencuat di ruang publik. Walaupun kedua sebutan itu merujuk pada wilayah yang sama, keduanya memiliki sejarah panjang yang membentuk identitas Kota Bengawan.

Secara administratif, nama resmi kota adalah Surakarta. Namun nama Solo jauh lebih populer digunakan masyarakat sehari-hari, sektor bisnis, hingga pariwisata. Menurut Akademisi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret Surakarta, Prof Warto, pemakaian dua nama tersebut tidak bisa dilepaskan dari pengaruh kolonial Belanda dan dinamika politik sesudah perang internal Mataram.

Berdasarkan penjelasan Prof Warto dalam publikasi Universitas Sebelas Maret pada 2021, daerah itu awalnya bernama Sala, yaitu sebuah desa perdikan yang dipimpin Ki Gede Sala. Desa tersebut terletak di tepi Sungai Bengawan Solo. Ketika Belanda masuk ke Jawa dan memperluas hegemoni kolonial, pelafalan Sala berubah menjadi Solo karena bangsa Belanda dianggap sulit melafalkan huruf a dalam bahasa Jawa.

“Dengan huruf a. Ingat huruf Jawa o dan a punya perbedaan yang sangat penting. Kalau Sala ditulis dengan huruf Jawa nglegena atau telanjang. Kalau di-taling-tarung jadi o makanya So-lo gitu. Dan alasannya Sala jadi Solo, karena orang Belanda susah ngomong Sala,” kata Prof Warto dalam penjelasan UNS.

Asal Usul Surakarta dan Peran Geger Pecinan

Seiring berjalannya waktu, perubahan dari Sala menjadi pusat kerajaan terjadi pascapemberontakan besar yang dikenal sebagai Geger Pecinan pada 1743. Pemberontakan itu melibatkan elemen etnis Tionghoa dan Jawa yang dipimpin Raden Mas Garendi atau Sunan Kuning, sepupu Pakubuwono II. Ia melawan VOC karena menilai pakubuwono terlalu berpihak pada kolonial dan melupakan kesepakatan untuk menyatukan rakyat melawan penjajah.

Walaupun Keraton Kartasura berhasil direbut kembali, berdasarkan catatan sejarah, Pakubuwono II menilai lokasi keraton sudah kehilangan kesuciannya. Dengan pertimbangan Tumenggung Hanggawangsa, Tumenggung Mangkuyudha, dan JAB van Hohendorff, keraton dipindah ke Desa Sala. Sejak berdirinya Keraton Surakarta Hadiningrat, nama Surakarta kemudian menjadi identitas kerajaan baru.

Menurut publikasi hasil kajian sejarah UNS, Surakarta adalah nama kerajaan yang dipakai ketika Keraton Kartasura resmi pindah ke Desa Sala, sementara Solo tetap menjadi penyebutan populer di kalangan masyarakat.

Perjanjian Giyanti dan Pemecahan Kerajaan Mataram

Konflik perebutan takhta kembali memuncak setelah Pakubuwono II wafat pada 1749. Menurut arsip sejarah dan laporan Antara yang dikutip ulang pada 2025, VOC ikut campur dalam suksesi dan menunjuk RM Soerjadi sebagai Pakubuwono III, walaupun sebelumnya Pangeran Mangkubumi telah memproklamasikan diri sebagai raja. Perselisihan itu berkembang menjadi perang saudara antara kelompok Pakubuwono III yang didukung VOC melawan koalisi Mangkubumi dan Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa.

VOC kemudian memecah koalisi tersebut dengan menawarkan separuh wilayah Mataram kepada Mangkubumi pada 1752. Kesepakatan itu melahirkan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755 yang secara resmi membagi Kerajaan Mataram menjadi dua bagian. Kasunanan Surakarta dipimpin Pakubuwono III di wilayah timur Sungai Opak, sementara Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dipimpin Sultan Hamengkubuwono I di wilayah barat Sungai Opak.