Mahfud MD Terima Tawaran Bergabung ke Komite Reformasi Polri: “Saya Kritis dan Siap Berkontribusi”

Proses Penawaran & Keputusan Mahfud MD

Beberapa waktu lalu, Mahfud MD — yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) — dikabarkan akan dilibatkan dalam Komite Reformasi Polri yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto. Dalam diskusi intens dengan pihak Istana melalui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Mahfud akhirnya menyatakan kesediaannya untuk ikut berkontribusi dalam tim tersebut.

Dalam dialog dengan awak media, Mahfud menyampaikan bahwa ia menanggapi ajakan tersebut sebagai kesempatan moral dan akademis. Ia menyebut bahwa meskipun akan ikut dalam tim reformasi Polri, posisinya tidak mesti sebagai pengambil keputusan formal—namun bisa juga berkontribusi dari sisi analisis, pemikiran, dan penyediaan bahan masukan kebijakan.

Tiga Pilar Utama untuk Reformasi Polri Menurut Mahfud

Dalam pernyataan resminya, Mahfud menguraikan tiga aspek yang menurutnya sangat penting untuk diperbaiki agar reformasi Polri tidak berhenti di wacana:

Reformasi Kultural (Budaya Institusi)
Menurut Mahfud, aspek ini adalah pintu masuk yang paling esensial. Ia menilai bahwa begitu budaya internal kepolisian—nilai pengabdian, integritas, akuntabilitas—berubah, maka struktur dan instrumen bisa menyusul.
Reformasi Struktural
Penataan ulang struktur organisasi Polri agar lebih efisien, jelas fungsi dan tanggung jawabnya, serta tidak tumpang tindih dengan lembaga lain.
Reformasi Instrumental (Hukum & Regulasi)
Meski Mahfud menyebut bahwa regulasi yang mengatur Polri sejatinya sudah cukup banyak, tantangannya adalah bagaimana regulasi itu diterapkan secara konsisten dan selaras.

Mahfud menekankan bahwa perbaikan regulasi saja tidak cukup jika roh dan kultur institusi tidak ikut diperbaiki.

Reaksi Tokoh & Partai terhadap Keterlibatan Mahfud

Partai PDIP menyambut baik keterlibatan Mahfud, menyebut bahwa kehadirannya dalam tim reformasi adalah langkah positif bagi upaya memperkuat kredibilitas institusi Polri. Beberapa pihak menilai bahwa kehadiran tokoh seperti Mahfud dapat memberi “garansi moral” agar proses reformasi tidak hanya ijazah formal.

Sementara itu, Sufmi Dasco Ahmad, salah satu tokoh partai Gerindra, menyatakan bahwa keterlibatan Mahfud bukanlah hal yang problematis. Menurut Dasco, Mahfud memiliki pengalaman terkait kebijakan keamanan dan hukum, sehingga keputusannya ikut dalam komite bukanlah sesuatu yang perlu dicurigai.

Catatan Pengalaman dan Implikasi Politik

Karena pernah menduduki kursi Menko Polhukam, Mahfud memiliki pemahaman wawasan kebijakan lintas sektor keamanan dan hukum. Dalam pengalaman itu, ia sempat menangani isu-isu yang berkaitan dengan Polri, koordinasi antar lembaga, dan peraturan bidang keamanan. Hal ini memberi dasar bahwa keterlibatannya dalam tim reformasi Polri bukanlah langkah baru dalam dunia kebijakan keamanan.

Namun, keputusan ini juga memiliki dimensi politik. Di satu sisi, Mahfud bisa dipandang semakin dekat dengan pemerintahan. Di sisi lain, jika ia mempertahankan posisi kritis dan independen, kehadirannya bisa memberi keseimbangan terhadap kontrol publik terhadap institusi Polri.