DPR Desak Istilah Burden Sharing Diganti, Begini Alasan di Baliknya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Bank Indonesia (BI) mengganti istilah burden sharing yang selama ini digunakan untuk menggambarkan sinergi pendanaan antara pemerintah dan bank sentral. Permintaan itu muncul dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Gubernur BI Perry Warjiyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (22/9/2025).

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan bahwa penggunaan istilah burden sharing rawan menimbulkan kesalahpahaman. Publik bisa saja mengaitkan istilah itu dengan krisis keuangan, karena sebelumnya dipopulerkan pada masa pandemi COVID-19.

“Kalau istilah burden sharing terus dipakai, masyarakat bisa salah paham seolah Indonesia sedang menghadapi krisis. Padahal kondisinya sudah normal, berbeda dengan saat pandemi. Maka sebaiknya diganti dengan istilah baru agar tidak menimbulkan persepsi negatif,” ujar Misbakhun.

Ia menambahkan, publik Indonesia kerap menghubungkan istilah dengan pengalaman masa lalu. Kata burden sharing sendiri identik dengan situasi krisis, sehingga pemakaiannya berpotensi merusak persepsi pasar terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa skema yang berlaku sekarang tidak sama dengan periode pandemi. Menurutnya, burden sharing saat itu lahir dari kondisi luar biasa (extraordinary) di tengah tekanan global, sementara situasi saat ini sudah berangsur normal.

“Dasar hukum waktu itu memang kondisi luar biasa. Saat ini Indonesia sudah kembali normal, defisit fiskal di bawah 3 persen, dan BI tidak lagi membeli SBN dari pasar perdana kecuali tenor di bawah 1 tahun. Karena itu, istilahnya memang perlu diperbarui,” jelas Perry.

Lebih lanjut, Perry menjelaskan bentuk sinergi antara BI dan pemerintah kini lebih teknis sifatnya, salah satunya berupa pemberian tambahan bunga atas dana pemerintah yang ditempatkan di BI. Hal ini sesuai dengan mandat undang-undang terkait pengelolaan dana negara.

Diskusi soal istilah ini menunjukkan bahwa DPR dan BI ingin menjaga persepsi positif publik serta pelaku pasar terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Pemilihan terminologi dinilai tidak kalah penting dari kebijakan itu sendiri, karena dapat memengaruhi kepercayaan dan stabilitas.