Gelorakan Suara Mahasiswa: DPR Didukung Bentuk Tim Investigasi Dugaan Makar

Pada hari Rabu, 3 September 2025, suasana di ruang audiensi Gedung Nusantara, Senayan, terasa serius dan penuh harapan. Sejumlah mahasiswa dari berbagai Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), termasuk dari UI, Trisakti, PTNU, UNJ, dan universitas lainnya, menghadap pimpinan DPR RI. Kehadiran mereka bukan sekadar menyampaikan keluhan, melainkan sebuah tuntutan kuat: DPR diminta membentuk tim investigasi independen untuk mengungkap dugaan makar yang mungkin dilakukan oleh oknum provokator dalam aksi demonstrasi beberapa hari terakhir.

Suara Mahasiswa: Mengembalikan Nilai Perjuangan

Jili Collin, mewakili BEM Trisakti, membuka pembicaraan dengan menunjukkan bahwa mahasiswa adalah kalangan terpelajar yang menyuarakan aspirasi rakyat secara damai. Ia menegaskan bahwa tindakan anarkistis bukanlah bagian dari perjuangan mahasiswa. “Kami menyampaikan pendapat, aspirasi, keluhan rakyat, jeritan rakyat dengan cara yang terhormat, bukan dengan tindakan anarkis,” jelasnya dengan tegas.

Senada dengan itu, perwakilan dari GMNI menyatakan bahwa pernyataan Presiden terkait potensi makar cukup meyakinkan dan mendesak agar DPR menindaklanjuti isu ini secara serius. “Tindakan itu sudah kita lewati bersama, memakan korban, terciptalah kerusuhan. Kami dari mahasiswa mendorong DPR untuk segera merespons secara serius dugaan makar ini.”

Himapolindo juga turut memperkuat tuntutan tersebut. Mereka menyoroti kebutuhan rakyat akan kepastian hukum dan keamanan. “Jika memang ini indikasi makar, maka kami meminta untuk dibentuk tim investigasi gabungan karena rakyat butuh kepastian akan kehidupan yang aman dan nyaman,” tegas mereka.

Respon DPR: Dengarkan Aspirasi, Petakan Tindak Lanjut

Pimpinan DPR RI yang hadir dalam audiensi, yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal, menerima aspirasi dari mahasiswa dengan penuh perhatian. Pertemuan berlangsung sejak pukul 14.30 WIB dan berlangsung di Ruang Abdul Moeis. Suasana diskusi berlangsung terbuka dan menunjukkan keseriusan DPR dalam mendengarkan keresahan publik dan mahasiswa.

Mahasiswa hadir dengan semangat untuk memastikan bahwa suara mereka tak dikerdilkan oleh narasi makar atau politik yang bias. Mereka berharap DPR dapat menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat yang membawa keadilan dan klarifikasi. Permintaan pembentukan tim investigasi dianggap sebagai langkah konkret untuk memastikan penyelidikan berjalan transparan dan kredibel.

Momentum Ketika Demokrasi Diuji

Momen ini mencerminkan kegelisahan mahasiswa terhadap dinamika nasional, terutama sepanjang Agustus 2025 yang penuh gejolak. BEM UI, misalnya, menyebut kehadirannya di parlemen sebagai bentuk cinta terhadap bangsa dan refleksi mendalam atas kondisi demokrasi saat ini. Diberitakan bahwa aksi mahasiswa digerakkan oleh keprihatinan atas kerusuhan dan represivitas aparat yang berasal dari suatu titik tragedi—berkaitan dengan meninggalnya seorang mahasiswa bernama Affan Kurniawan dalam penanganan aparat.

Presiden Prabowo sempat menyebut adanya indikasi makar di balik gelombang aksi demonstrasi. Kalimat tersebut langsung menjadi pemantik keresahan karena dapat dimaknai sebagai upaya mengekang ekspresi mahasiswa atau membuka ruang bagi politisasi dan kriminalisasi aspirasi. BEM UI menegaskan bahwa pernyataan tersebut tidak hanya berdampak secara politis, tetapi juga menghambat ruang demokrasi. Oleh karena itu, mereka menuntut pengusutan tuntas agar tidak mencederai semangat perjuangan mahasiswa dan melunturkan kepercayaan publik.

Integritas Investigasi: Harapan Akan Proses Terbuka

Secara implisit, tuntutan pembentukan tim investigasi tidak hanya tentang pengungkapan fakta, tetapi juga membangun kepercayaan bahwa demokrasi Indonesia dapat berjalan secara adil dan terbuka. Mahasiswa berharap proses tersebut melibatkan berbagai unsur, termasuk penegak hukum independen, elemen masyarakat sipil, serta mekanisme transparansi informasi bagi publik.

Narasi makar yang belum diverifikasi, jika dibiarkan tanpa respons dan klarifikasi, berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap gerakan mahasiswa dan memperlebar jarak antara pemerintah dengan masyarakat sipil. Gedung DPR hari itu difungsikan sebagai ruang dialog, upaya nyata untuk mencegah eskalasi politik dan memulihkan kepercayaan publik.