Elon Musk & X Capai Kesepakatan soal Tuntutan Pesangon Eks-Karyawan Twitter

Sejak Elon Musk membeli Twitter pada 2022 dan kemudian mengganti namanya jadi X, cerita menarik sekaligus rumit terus berlanjut. Salah satunya, konflik hukum soal pesangon yang hingga kini baru mencapai titik “damai sementara”—dan ceritanya, belum selesai juga.

Pasca­akuisisi, Musk langsung menerapkan pemangkasan besar. Sekitar 6.000 karyawan resmi diberhentikan demi efisiensi operasi X. Tapi, sejak saat itu juga muncul kesenjangan soal pesangon: banyak pekerja merasa tidak mendapatkan yang sudah dijanjikan. Menurut gugatan, rencana pesangon 2019 menyebutkan setiap karyawan berhak atas dua bulan gaji pokok, plus satu minggu per tahun kerja. Khusus senior staff, seperti Courtney McMillian, diproyeksikan dapat hingga enam bulan gaji.

Tapi realitanya jauh dari itu: eks­karyawan sempat bilang cuma digaji maksimal satu bulan, atau bahkan ada yang tidak sama sekali. Wajar kalau muncul gugatan class-action ke Elon Musk dan X Corp.

Kasus sempat berjalan ke pengadilan. Di tahun 2024, hakim di San Francisco sempat menolak gugatan itu tapi para penggugat mengajukan banding ke 9th U.S. Circuit Court of Appeals. Sidang pun dijadwalkan pada 17 September 2025—tapi tiba-tiba, setelah hampir tiga tahun berproses, muncul sinyal damai.

Kedua belah pihak mengajukan permintaan kepada pengadilan untuk menunda sidang, agar bisa menyelesaikan kesepakatan di luar pengadilan. Dan benar saja, pihak pengadilan menyetujuinya.

Nilai yang disepakati? Belum dibuka ke publik. Begitu juga mekanisme pembayarannya—apakah satu kali atau bertahap—masih menjadi misteri. Yang jelas, itu bisa mempercepat pembayaran dan mengakhiri potensi konflik hukum berkepanjangan.

Gambaran Lengkap dari Semua Sisi

– Eks­Karyawan: Mengaku punya hak atas pesangon sesuai kesepakatan 2019, yang ternyata tidak terpenuhi. Sampe akhirnya terdorong untuk ajukan gugatan bersama.

– X Corp: Setelah bertahun-tahun litigasi, akhirnya mengambil opsi damai agar bisa menutup babak ini, setidaknya untuk sebagian tuntutan.

– Hukum & Sidang: Permintaan tunda sidang menunjukkan kedua pihak butuh waktu untuk negosiasi, dan pengadilan menunjukkannya terbuka untuk negosiasi tersebut.

– Latar Belakang Jadi Global: Bukan cuma isu lokal—kasus ini dibahas oleh media global dan menjadi contoh bagaimana restrukturisasi perusahaan lewat hukum bisa jadi rumit di banyak negara.

Perlu dicatat, masih ada gugatan lain yang masih berlangsung—bukan hanya dari buruh biasa, tetapi juga eks-petinggi Twitter seperti mantan CEO Parag Agrawal dan lainnya. Jadi kesepakatan ini belum berarti semua selesai.

Dan lagi, kasus ini jadi salah satu contoh nyata bagaimana langkah cepat dan besar pasca­akuisisi bisa menimbulkan dampak serius—baik dari sisi reputasi, dinamika tenaga kerja, hingga potensi kerugian finansial karena tuntutan hukum.

Kenapa Ini Penting?

Kalau kita lihat dari kaca mata bisnis dan hukum:

• Refleksi Tata Kelola Perusahaan: Mengganti banyak hal sekaligus (nama, struktur, pegawai) dalam waktu singkat punya risiko. Dan sebaiknya, struktur pesangon dan hubungan kerja dipastikan clear sejak awal.

• Isu Reputasi & Moral: Karyawan, termasuk yang sudah lama bekerja, ingin dihargai. Kalau tidak, cerita soal keadilan di masa PHK akan terus dimuat di media, merusak citra perusahaan.

• Efisiensi vs Etika: Pemotongan drastis bisa efisien, tapi cara juga kena—karena bisa jadi buntutnya berkepanjangan.

• Hukum sebagai Jalan Terakhir: Kesepakatan ini menunjukkan bahwa terkadang, mediasi dan settlement bisa lebih efektif daripada pengadilan panjang.