7 Gebrakan Ekonomi Prabowo Setahun Menjabat: Dari Bank Emas hingga Efisiensi Anggaran

Memasuki satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sederet langkah ekonomi strategis mulai menunjukkan arah kebijakan baru yang lebih menitikberatkan pada daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan stabilitas ekonomi nasional. Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) mencatat, setidaknya terdapat tujuh gebrakan ekonomi yang dilakukan sejak Prabowo dilantik pada Oktober 2024 lalu.

Melalui unggahan resmi di akun Instagram @bakom.ri pada Minggu (19/10/2025), pemerintah menegaskan fokus kebijakan tahun pertama adalah memperkuat sektor riil dan memastikan keberlanjutan ekonomi nasional di tengah tekanan global. “Pemerintah berfokus pada langkah-langkah strategis yang menyentuh langsung kehidupan rakyat,” tulis Bakom RI.

1. Kebijakan DHE Dongkrak Cadangan Devisa

Langkah pertama yang cukup menonjol adalah penerapan kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025. Kebijakan ini menargetkan peningkatan arus devisa hasil ekspor hingga US$80 miliar pada 2025 dan naik menjadi US$100 miliar tahun berikutnya.
Hasilnya, hingga Juni 2025, cadangan devisa Indonesia tercatat US$152 miliar, meningkat dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar US$139 miliar (data Bank Indonesia). Peningkatan ini dinilai membantu memperkuat nilai rupiah dan ketahanan eksternal, meski sejumlah ekonom menilai keberlanjutan kebijakan ini akan bergantung pada stabilitas ekspor komoditas utama seperti nikel dan batu bara.

2. Penundaan Kenaikan PPN Jadi 12%

Salah satu keputusan populer Prabowo adalah menunda kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%.
Kenaikan PPN sebenarnya merupakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Pajak, yang dijadwalkan berlaku 1 Januari 2025. Namun, setelah muncul gelombang protes dan kekhawatiran penurunan daya beli masyarakat, pemerintah memilih untuk menahan tarif PPN melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024.
Langkah ini dianggap menjaga konsumsi rumah tangga tetap stabil—kontributor terbesar PDB Indonesia—meski konsekuensinya adalah penundaan tambahan penerimaan pajak negara.

3. Insentif Pajak Mobil Listrik dan Hybrid

Untuk mendorong percepatan transisi energi bersih, Prabowo menerapkan insentif pajak kendaraan listrik dan hybrid. Kebijakan ini mencakup PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 10% untuk kendaraan listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40%, dan 5% untuk TKDN 20–40%, serta tambahan PPnBM DTP 3% bagi kendaraan hybrid.
Langkah ini dinilai mempercepat pertumbuhan pasar mobil listrik domestik. Data Gaikindo mencatat penjualan mobil listrik pada semester I 2025 naik 54% secara tahunan, menunjukkan tren positif adopsi kendaraan ramah lingkungan.

4. Pendirian Bank Emas Nasional

Salah satu gebrakan paling monumental adalah peluncuran bank emas pertama di Indonesia atau bullion bank pada 26 Februari 2025.
Inisiatif ini diyakini dapat menambah nilai tambah komoditas emas nasional serta menyumbang hingga 1,6% terhadap pertumbuhan ekonomi, atau setara Rp245 triliun. Selain itu, pemerintah memperkirakan 1,8 juta lapangan kerja baru tercipta dari rantai pasok emas domestik.
Bank emas ini juga diharapkan menjadi instrumen investasi baru yang memperkuat sektor keuangan syariah dan diversifikasi cadangan nasional.

5. Penyelamatan Karyawan Sritex

Kebangkrutan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) pada Maret 2025 menjadi ujian bagi kebijakan perlindungan tenaga kerja pemerintah. Lebih dari 10 ribu buruh kehilangan pekerjaan akibat pailitnya perusahaan tekstil raksasa itu.
Pemerintah bergerak cepat dengan memastikan pencairan pesangon dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, Kementerian Perindustrian dan Pemda Jawa Tengah mendorong investor baru untuk menyewa aset pabrik Sritex agar produksi tetap berjalan dan pekerja bisa diserap kembali. Langkah ini menunjukkan arah kebijakan Prabowo yang lebih intervensif namun pro-lapangan kerja.

6. THR untuk Pengemudi Ojek Online

Dalam upaya mendorong kesejahteraan pekerja sektor informal, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menggandeng sejumlah aplikator transportasi daring untuk memberikan insentif setara THR kepada sekitar 4 juta pengemudi ojek online di Indonesia.
Meski belum menjadi kebijakan wajib, inisiatif ini mendapat respons positif dari publik karena dianggap mengakui kontribusi pekerja nonformal yang menjadi tulang punggung ekonomi digital.

7. Efisiensi Anggaran Rp306,9 Triliun

Gebrakan terakhir adalah kebijakan efisiensi anggaran belanja negara yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Langkah ini berhasil menghemat Rp306,9 triliun, yang kemudian dialokasikan untuk program penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, serta penguatan swasembada pangan dan energi.
Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) ditugaskan langsung mengawal proses efisiensi ini agar tidak menghambat belanja strategis nasional.

Meski baru berjalan satu tahun, tujuh gebrakan ekonomi ini menjadi fondasi penting dalam mengukur arah kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo ke depan. Tantangan selanjutnya adalah memastikan bahwa setiap kebijakan tidak hanya berdampak jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Referensi: Detik Finance