Tim Transformasi Polri: Langkah Berani Presiden untuk Reformasi Total

Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendapat penilaian dari kalangan pakar sebagai agenda resmi Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan reformasi kepolisian. Pakar intelijen dan geopolitik Amir Hamzah menyebut bahwa perintah pembentukan tim ini secara spesifik berasal dari Presiden untuk memetakan kondisi internal Polri secara menyeluruh.

Tujuan dan Isi Tim Transformasi Polri

Tim ini memiliki tugas untuk mengevaluasi berbagai aspek dalam tubuh Polri, meliputi institusi, organisasi, manajemen, sumber daya manusia, serta regulasi yang berkaitan dengan eksistensi Polri. Pemetaan ini dimaksudkan sebagai dasar untuk perubahan yang sistemik dan mendalam.

Surat Perintah Pembentukan ditetapkan melalui Sprin Nomor Sprin/2749/IX/TUK.2.1/2025, ditandatangani Kapolri pada tanggal 17 September 2025.

Hubungan dengan Komisi Reformasi Polri dan Peran Presiden

Amir Hamzah menjelaskan bahwa laporan dari Tim Transformasi ini akan dikirimkan langsung kepada Presiden setelah beliau selesai melaksanakan kunjungan luar negeri. Berdasarkan laporan tersebut, Presiden akan membentuk Komisi Reformasi Polri yang keputusannya akan diumumkan segera setelah beliau kembali ke Tanah Air.

Pakar juga meminta masyarakat untuk tidak salah paham bahwa pembentukan tim ini adalah bentuk perlawanan Kapolri atau gesekan internal; sebaliknya, ini disebut sebagai respons yang resmi dan terstruktur atas arahan presiden untuk reformasi kepolisian.

Struktur dan Anggota Tim Reformasi

Tim Transformasi Polri terdiri dari 52 perwira tinggi dan menengah Polri. Kapolri bertindak sebagai pelindung tim, sedangkan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo menjabat sebagai penasihat. Komjen Chryshnanda Dwilaksana ditunjuk sebagai ketua tim.

Mitigasi tugas melibatkan seluruh satuan kerja dan wilayah di bawah Polri, serta pengelolaan transformasi berdasarkan Grand Strategy Polri 2025–2045.

Pandangan Pakar dan Tantangan

Beberapa pengamat menyuarakan tantangan operasional dan persepsi publik terhadap reformasi Polri:

Dari SETARA Institute, evaluasi menunjukkan bahwa terdapat sekitar 130 masalah aktual yang melekat pada institusi Polri, mulai dari pengawasan internal, akuntabilitas hukum, hingga pelayanan publik.
Ada kekhawatiran bahwa tim internal saja tidak cukup. Beberapa pengamat mendesak agar ada unsur eksternal atau independen yang terlibat, agar laporan dan rekomendasi tidak hanya diniatkan secara simbolik.
Haidar Alwi dari Haidar Alwi Institute menekankan bahwa tim bentukan Kapolri dan rencana Komisi Reformasi Polri dari Presiden harus saling melengkapi, bukan tumpang tindih.