Pelatihan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Ditetapkannya UU Desa No. 6 Tahun 2014 menjadikan kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan. Jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Kini, fungsi BPD yaitu menyalurkan aspirasi, merencanakan APBDes dan mengawasi pemerintahan desa.
Sedangkan tugasnya adalah menyelenggarakan Musyawarah Desa dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi dan kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa. Pada masa lalu, desa hanya menjadi objek pembangunan. Desa menjadi arena kepentingan negara. Masyarakat menerima jadi tanpa adanya partisipasi yang baik. Setiap hasil Musyawarah Desa yang diajukan, sering menghasilkan kebijakan yang berbeda.
Terkadang SKPD terkait tidak membaca hasil Musyawarah Desa sehingga kebijakan yang turun berbeda dengan kebutuhan masyarakat. Sekarang berbeda, desa tidak lagi menjadi sistem pemerintahan daerah. Tetapi desa mandiri dengan mendapatkan otonomi sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas penyelenggara desa agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
Dengan Ini Kami Dari Trans Edukasi Nasional Mengundangan Bapak ibu Untuk melakukan interaksi secara aktif dalam kegiatan Tentang:
Pelatihan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, diharapkan kepada Pimpinan agar dapat mengikutsertakan unsur staf/pegawai/bagian yang terkait pada kegiatan tersebut. Konfirmasi pendaftaran peserta dapat menghubungi.
Trans Edukasi Nasional (TREN)
Hp/Wa: 0812 1331 9231 – www.trenmedia.co.id – info@trenmedia.co.id
