Kasus LNG Pertamina, Dua Mantan Pejabat Didakwa Rugikan Negara US$ 113 Juta

Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat dua mantan petinggi PT Pertamina (Persero) dalam perkara dugaan kerugian negara terkait pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG). Menurut Jaksa KPK Yoga Pratomo saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, keduanya didakwa merugikan keuangan negara sebesar US 113.839.186,60 (sekitar Rp 1,7 triliun tergantung kurs) dalam periode 2011 sampai 2021.

Terdakwa pertama adalah Hari Karyuliarto, yang pernah menjabat sebagai Direktur Gas PT Pertamina periode 2012 sampai 2014. Terdakwa kedua adalah Yenni Andayani, yang saat itu menjabat sebagai Senior Vice President Gas dan Power PT Pertamina pada tahun 2013 sampai 2014. Selain itu, dalam dakwaan disebutkan bahwa perbuatan mereka dilakukan bersama Galaila Karen Kardinah alias Karen Agustiawan, yang saat itu menjabat Direktur Utama PT Pertamina periode 2009 sampai 2014.

Dakwaan Jaksa dan Unsur Perbuatan

Berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, Jaksa KPK menyatakan kedua terdakwa melakukan perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yang melawan hukum. Dakwaan itu menyebutkan bahwa mereka diduga memperkaya diri sendiri atau orang lain serta sebuah korporasi yang berujung pada kerugian keuangan negara dalam proyek pengadaan LNG Corpus Christi Liquefaction.

Perbuatan yang didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menurut jaksa, Hari Karyuliarto tidak menyusun pedoman pengadaan LNG dari Cheniere Energy Inc, serta menyetujui Term Sheet tanpa mempertimbangkan harga yang layak dan tanpa mempertimbangkan pembeli domestik yang siap membeli LNG. Hari juga didakwa menyetujui penandatanganan Perjanjian Jual Beli LNG Corpus Christi Liquefaction Train 1 tanpa pertimbangan tertulis direksi, tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta tanpa kaitan dengan pembeli yang telah mengikat perjanjian.

Selanjutnya, jaksa menyatakan bahwa Hari menyetujui formula harga untuk Train 2 yang lebih tinggi tanpa kajian risiko atau analisis keekonomian yang memadai untuk memastikan harga tersebut kompetitif. Ia juga diduga mengambil langkah meminta direktur utama agar memberikan surat kuasa kepadanya untuk menandatangani Sales and Purchase Agreement (SPA) Train 2 tanpa dukungan resmi dari direksi, dewan komisaris, dan RUPS.

Peran Yenni Andayani dalam Proses

Dalam dakwaan jaksa, Yenni Andayani disebut mengusulkan kepada Hari penyusunan Risalah Rapat Direksi sirkuler untuk keputusan penandatanganan SPA Train 1 dan Train 2. Usulan itu diajukan tanpa dilengkapi kajian keekonomian, analisis risiko, atau mitigasi yang layak. Yenni juga dituduh menandatangani SPA Train 1 atas dasar surat kuasa dari Karen Agustiawan tanpa adanya persetujuan seluruh direksi, tanpa tanggapan tertulis dewan komisaris, tanpa persetujuan RUPS, serta tanpa pembeli yang tertuang perjanjian.

Lokasi Kejadian dan Tahapan Proses

Perbuatan yang didakwa terjadi di sejumlah lokasi termasuk Kantor Pusat PT Pertamina di Jakarta Pusat, Hotel Sheraton Bandara Soekarno Hatta di Tangerang, dan Kantor Corpus Christi Liquefaction di Houston, Amerika Serikat. Proses persidangan kini memasuki tahap dakwaan yang dibacakan di ruang sidang Pengadilan Tipikor.

Persidangan ini menjadi salah satu sorotan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor energi yang memiliki dampak besar terhadap keuangan negara dan keberlanjutan proyek strategis nasional.

Referensi: CNN Indonesia